Liputanindo.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyambangi kantor KPK Buat membahas pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor Buat membangun perumahan rakyat.
“Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok Buat perumahan rakyat, kiranya Dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu Dapat dimanfaatkan Buat perumahan bagi rakyat Indonesia yang Tetap banyak kekurangan atau belum Mempunyai rumah,” kata Maruarar di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Selasa (5/11) kemarin.
Demi ini, pihaknya sedang mempersiapkan sistem dan personel Buat menindaklanjuti rencana tersebut.
Dalam pertemuan itu, ia juga membahas soal pencegahan korupsi di kementeriannya dan meminta Sokongan KPK Buat terlibat dalam Inspektorat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Salah satu bentuk keterlibatan komisi antirasuah itu dengan menempatkan personel KPK di Kementerian PKP. “Kami meminta personel Buat menjadi inspektorat Tertentu di kami,” ujarnya
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya siap mendukung rencana Kementerian PKP.
KPK akan segera melakukan inventaris terhadap aset-aset berupa tanah yang Dapat dimanfaatkan Buat pembangunan perumahan rakyat.
“Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila Eksis surat kementerian Buat meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan Buat rumah rakyat,” kata dia.
Ia juga mengatakan KPK siap bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pencegahan korupsi di dalam instansi tersebut, Buat memastikan program-program yang dijalankan Dapat diawasi sejak awal dan Enggak Eksis celah Buat terjadinya korupsi.
