KONTROVERSI Ivermectin itu ibarat mempersoalkan apakah pelampung sudah tesertifikasi pada Begitu kapal mau tenggelam. Banyak testimoni orang selamat dari covid-19 karena mengonsumsi Ivermectin, tapi Lagi saja sertifikasinya dipersoalkan.
Pangkal soalnya pada komunikasi yang Jelek, sangat Jelek. Padahal, pemerintah menerbitkan Protokol Komunikasi terkait dengan pencegahan dan pengendalian covid-19. Protokol itu diumumkan dalam konferensi pers pada 6 Maret 2020.
Eksis dua tujuan yang dicapai terkait dengan Protokol Komunikasi. Pertama, menciptakan masyarakat yang tenang dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya. Kedua, membangun persepsi masyarakat bahwa negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan persoalan komunikasi dalam rapat terbatas Pengkajian PPKM darurat pada 16 Juli. Presiden meminta para pejabat melakukan komunikasi yang menimbulkan optimisme, menimbulkan ketenangan. “Jangan Tiba masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy,” kata Presiden.
Optimisme dan ketenangan itulah yang kian menjauh dari komunikasi publik terkait dengan Ivermectin yang lebih dikenal sebagai obat cacing. Masyarakat Bahkan resah dan Bukan tenang karena di kalangan pemerintah sendiri Bukan satu kata membahasakan Ivermectin. Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di satu pihak dan para menteri pada pihak lainnya. Mereka berseberangan.
Kepala Badan POM Penny K Lukito dalam konferensi pers pada 2 Juli menegaskan penggunaan Ivermectin Buat indikasi covid-19 hanya digunakan dalam kerangka uji klinik. Persetujuan Penyelenggaraan uji klinik terhadap Ivermectin dikeluarkan Badan POM pada 28 Juni.
“Begitu ini uji klinik tengah dilakukan di delapan rumah sakit di Indonesia. Penggunaan Ivermectin di luar skema uji klinik hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hasil pemeriksaan dan Analisa dari dokter. Apabila dokter bermaksud memberikan Ivermectin kepada pasien, penggunaannya harus sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui,” tukas Penny.
Harus jujur diakui bahwa bahasa yang dipakai dalam konferensi pers itu kurang bersahabat bagi masyarakat awam. Sangat teknis sehingga Bukan Bisa menjawab kontroversi. Bukan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan uji klinik itu.
Kitab Merekah Rampai Uji Klinik yang diterbitkan Balitbang Kemenkes 2019 menyebut uji klinik merupakan suatu Metode ilmiah Buat membuktikan keamanan dan kemanfaatan dari suatu produk uji. Pada dasarnya uji klinik memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran Dampak samping yang sering timbul pada Insan akibat pemberian suatu intervensi.
Merujuk pengertian uji klinik dalam Kitab itu, mestinya Ivermectin belum Bisa dipakai Buat pengobatan terapi covid-19. Fakta bicara lain. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lumrah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sudah membagi-bagikan Ivermectin.
“Saya ini berkali-kali sudah menggunakan Ivermectin sehat-sehat saja, masyarakat harus kita beri pemahaman agar Bukan terjebak dalam perdebatan yang Bukan produktif,” kata Moeldoko pada 28 Juni.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga pendukung Ivermectin sebagai obat terapi covid-19. Dia juga mengaku meminta Menteri BUMN Erick Thohir Maju mengedarkan Ivermectin Buat pasien covid-19 dengan gejala ringan.
Erick Thohir sudah memerintahkan perusahaan farmasi pelat merah, PT Indofarma (persero) Tbk dan PT Kimia Farma (persero) Tbk, Buat segera mengedarkan Ivermectin. “Saya perintahkan kepada Kimia Farma Buat segera memasarkan Ivermectin dengan harga sesuai aturan Kemenkes dan Badan POM, dan hanya Bisa diperoleh dengan resep dokter,” kata Erick dalam keterangan tertulis 5 Juli.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat terapi covid-19 melalui keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021. Ivermectin 12 mg (tablet) Rp7.500 per tablet.
Eloknya, pemerintah satu bahasa soal Ivermectin. Badan POM menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Badan POM berada di Rendah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Karena itu, dalam urusan Ivermectin, jangan Eksis pihak merasa paling berkuasa Asal Mula tujuan akhirnya ialah mengungkit optimisme dan ketenangan rakyat.
Rakyat Tiba pejabat tinggi dalam berbagai testimoni mengaku terselamatkan oleh pelampung Ivermectin sehingga Bukan tenggelam alias kehilangan nyawa. Kiranya Badan POM membuka mata lebar-lebar dan memasang telinga Bagus-Bagus agar Bukan menjadikan Mekanisme sebagai penghalang keselamatan rakyat. Ingat, Indonesia Lagi dalam kondisi Bukan Bagus-Bagus saja, Lagi dalam kondisi darurat kesehatan.
