DI tengah krisis iklim yang kian Konkret dan ketidakadilan sistemis terhadap Perempuan yang Maju menganga, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan yang cerdas dan tegas. Indonesia membutuhkan kepemimpinan regeneratif–kepemimpinan yang Pandai menghidupkan kembali nilai-nilai luhur, menyembuhkan luka sosial-ekologis, dan membangun masa depan yang berkelanjutan.
Perspektif feminisme Pancasila Pandai menghadirkan kepemimpinan Watak tersebut. Feminisme yang membumi, merangkul kebinekaan, berpijak pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta berjuang demi keadilan sosial yang inklusif.
ENTITAS YANG TERLUKA: Perempuan DAN ALAM
Perempuan dan lingkungan hidup adalah dua entitas yang selama ini dipinggirkan, dieksploitasi, dan dilemahkan oleh sistem yang patriarki dan ekstraktif. Izin-izin tambang Maju dikeluarkan, bahkan di kawasan yang Sebaiknya dilindungi. Kasus penambangan nikel di Raja Ampat adalah sebuah ironi pembangunan: sebuah surga ekologis yang dirusak atas nama investasi.
Lebih parah Kembali, legalitas kerusakan itu didukung oleh kebijakan negara, Merukapan Keppres 41/2004 jo Keppres 3/2003, yang membuka ruang bagi industri tambang masuk ke hutan lindung dan pulau-pulau kecil. Ini bukan sekadar kesalahan teknokratis, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan kelestarian bumi pertiwi.
Di Demi yang sama, Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pun menghadapi tembok sistemis. UU TPKS yang Sebaiknya menjadi tonggak perlindungan dalam implementasinya banyak mandek di kepolisian. Pelaporan kasus sering berujung pada reviktimisasi korban. Dari nasib alam dan Perempuan, itu membuka mata kita bahwa negara belum sungguh hadir sebagai pelindung yang adil berbelas kasih dan berpihak kepada kehidupan.
Dari perspektif feminisme Pancasila, Indonesia membutuhkan pemimpin yang responsif terhadap isu Perempuan dan alam sekaligus. Pemimpin yang membela hak Perempuan, tapi juga serius menyembuhkan Rekanan Insan dengan sesama dan dengan alam. Kekuasaan Buat merawat, bukan menguasai atau: kepemimpinan yang melayani, bukan yang menghisap.
Kepemimpinan regeneratif adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pemulihan, pembaruan, dan keberlanjutan kehidupan. Bukan tipe kepemimpinan yang sekadar mempertahankan atau mengeksploitasi, tetapi yang membangkitkan kehidupan secara sadar dan berkelanjutan.
Berbeda dengan kepemimpinan transaksional atau bahkan transformasional, kepemimpinan regeneratif bersandar pada prinsip keterhubungan, kehidupan, dan kesadaran ekologi serta spiritual. Ia juga mengakui bahwa sistem (organisasi, komunitas, planet) ialah makhluk hidup yang harus dirawat agar berkembang Serempak.
Beberapa prinsip kepemimpinan regeneratif antara lain keterhubungan dengan alam dan kehidupan. Pemimpin regeneratif sadar bahwa Insan adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Tindakan Insan atas alam harus dengan memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem, generasi mendatang, dan keseimbangan hidup.
Kepemimpinan regeneratif juga menumbuhkan, bukan Menguras. Kepemimpinan ini Kagak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem kehidupan yang menopang tumbuhnya kualitas Insan, komunitas, dan ekosistem secara berkelanjutan. Karena itu, kebijakan penambangan misalnya, harus dalam koridor Kagak merusak lingkungan dan menjamin pemulihan ekosistem Merukapan berdasarkan prinsip pertambangan berkelanjutan (sustainable mining) dan keadilan ekologis.
Sesuai dengan prinsip ekologi pulau dan ketahanan iklim, Daerah hutan lindung dan pulau kecil harus dikeluarkan dari daftar Daerah yang Dapat ditambang. Terdapat prinsip pokok yang bersifat universal, Merukapan jangan menambang Apabila harus menghancurkan kehidupan. Prinsip ini bukan sekadar teknokratis, melainkan juga prinsip moral dan politis sehingga pelaksanaannya bersifat imperatif—bukan opsional.
KESADARAN DIRI DAN JIWA
Pemimpin regeneratif bekerja dari ruang batin yang selaras–emosi, hati, dan pikiran yang utuh. Mereka mengembangkan kapasitas Buat hadir sepenuhnya dan memimpin dari tempat kesadaran, bukan ego.
Pemimpin regeneratif juga akan mengembangkan kolaborasi alami dan Inklusif. Ia bukan mengontrol atau menakuti, melainkan memfasilitasi pertumbuhan Serempak, merangkul keberagaman, dan menghidupkan potensi orang lain secara alami. Prinsip ini mengharuskan pelibatan penduduk lokal terutama Perempuan karena mereka merupakan Grup masyarakat yang paling terdampak.
Kepemimpinan regeneratif oleh karenanya akan menyentuh ranah sosial, budaya, dan spiritual, Merukapan mengajak penyembuhan dari ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan struktural yang diwariskan sistem Pelan. Karena itu, skema rehabilitasi bukan saja Buat alam, tetapi juga bagi penduduk yang luka dan terpinggirkan
Apabila disepakati, kepemimpinan regeneratif harus dimulai dengan memutus logika pertumbuhan ekonomi yang merusak dan menggantinya dengan model pembangunan berbasis keberlanjutan dan kearifan lokal. Karena itu, izin-izin tambang di kawasan hutan dan pulau kecil harus dicabut demi memulihkan ekosistem dan kehidupan masyarakat adat.
Presiden Prabowo sepatutnya mencabut Keppres 41/2004 jo Keppres 3/200, yang menjadi dasar Absah bagi kerusakan sistemik di Raja Ampat. Tentu saja setelah pencabutan, harus Terdapat dorongan Buat penegakan hukum karena dikhawatirkan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin akan melanjutkan operasi secara ilegal karena Kagak mau merugi.
Nyaris sama dengan nasib alam, para penegak hukum harus mengintegrasikan pendekatan pro korban kekerasan seksual dan membangun sistem kepolisian yang sensitif gender. Ratusan kasus kekerasan seksual (KS) terhenti di kepolisian dengan berbagai Argumen yang merugikan korban.
Presiden selanjutnya perlu mengangkat pemimpin-pemimpin di berbagai lapisan di bawahnya agar berorientasi sama. Mereka yang telah terbukti bekerja dengan kesadaran tinggi–yang selaras dengan nilai ketuhanan, Asmara kasih, dan keadilan sosial harus dijadikan prioritas.
Sudah saatnya Indonesia keluar dari paradigma kepemimpinan Pelan yang mengeksploitasi sumber daya yang hanya memperkaya Grup elite. Kita perlu bergerak dari ekstraksi menuju regenerasi. Dari kekuasaan yang merusak menuju kekuasaan yang menyembuhkan.
Perempuan Kagak boleh Maju-menerus menjadi korban. Alam Kagak boleh Maju-menerus menjadi objek. Keduanya harus menjadi subjek kehidupan: dihormati, dipulihkan, dan diberdayakan. Itu hanya mungkin Apabila kita membangun sistem politik, hukum, dan pemerintahan regeneratif–yang hidup dan menghidupkan.
Feminisme Pancasila bukan sekadar ideologi. Ia adalah jalan spiritual dan politik yang memadukan Asmara kepada sesama dan Asmara kepada bumi. Dari sinilah akan lahir pemimpin baru: bukan hanya efektif, melainkan juga memulihkan, memelihara, dan membangkitkan kehidupan.
