Kebijakan Impor Dibuka Lebar, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Tarif

Ilustrasi kegiatan ekspor impor. Foto: dok MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Rencana Presiden Prabowo Subianto Buat menghapus kuota impor menuai respons positif dari kalangan legislatif. Tetapi, kebijakan tersebut juga dinilai perlu dikaji secara mendalam agar Enggak merugikan produk dalam negeri.

Member Komisi VI DPR RI, Firnandi Hadityo Ganinduto, menyatakan dukungannya atas langkah Presiden. Ia menilai kebijakan itu Pandai membawa Akibat positif bagi iklim usaha dan transparansi perdagangan.

“Menurut saya keputusan presiden Buat membuka impor itu bagus, Eksis Dampak bagusnya,” kata Firnando, Kamis, 10 April 2025.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keberlangsungan produksi lokal. Ia menilai Enggak Segala komoditas layak dibebaskan dari Restriksi.

Cek Artikel:  Harga Emas Naik Rp3 Ribu pada Rabu 16 Oktober 2024

“Pemerintah harus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang Pandai dibebaskan. Karena Eksis komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga Enggak Berkualitas juga,” ujarnya.

Baca juga: Hati-hati! Penghapusan Kuota Impor Harus Realistis

Firnando kemudian mengusulkan pendekatan alternatif yang menurutnya lebih Cocok. Ia menyarankan agar Restriksi dilakukan melalui penetapan tarif, bukan kuota.

“Menurut saya Langkah yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu Pandai menjadi solusi terbaik Buat komoditas-komoditas di Indonesia. Karena dengan adanya tarif itu, kita Segala Pandai terbuka, Pandai transparan, jadi akan menjadi Berkualitas juga bagi pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya Buat menghapus Restriksi kuota impor, terutama Buat komoditas Krusial seperti pangan. Ia menilai sistem kuota selama ini kerap disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Cek Artikel:  Harga Emas Antam Naik Jadi Rp1,256 Juta Per Gram

Prabowo juga menyoroti peran persetujuan teknis (pertek) yang dianggapnya kerap menghambat pengusaha. Ia menegaskan bahwa ke depan Segala pertek harus berada di Rendah kendali Presiden.

Mungkin Anda Menyukai