HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menjaga netralitasnya dalam menangani perselisihan hasil pemilihan Standar (PHPU) Pilkada 2024. Hal ini Krusial Kepada menjaga kepercayaan publik.
“Agar kepercayaan publik terhadap MK Maju terjaga dengan Bagus. Dan kami percaya bahwa para hakim konstitusi sangat berintegritas tinggi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong, melalui keterangan tertulis, Rabu, (8/1).
MK, kata dia, juga harus memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Hal ini juga demi tegaknya konstitusi.
“Cita-cita kami MK memutus perkara berdaskan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, dan menjadi penjaga konstitusi demi tegaknya konstitusionalitas hukum kita,” kata Bahtra.
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya menghormati putusan MK. Ini dilakukan sebagai Figur kedewasaan demokrasi.
“Apa pun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait hasil gugatan para paslon, kita harus hormati dengan Bagus,” ujar Bahtra.
Sidang perdana perkara PHPU Pilkada 2024 dimulai hari ini, Rabu, 8 Januari 2025. Berdasarkan data MK, sebanyak 310 perkara telah terdaftar, yang terdiri atas 23 perkara PHPU gubernur dan wakil gubernur, 49 perkara PHPU wali kota dan wakil wali kota, serta 238 perkara PHPU bupati dan wakil bupati.
Sidang perkara PHPU ini menggunakan mekanisme panel, di mana sembilan Hakim Konstitusi dibagi menjadi tiga panel, masing-masing terdiri atas tiga hakim.
Adapun komposisi panel hakim adalah sebagai berikut:
Panel I: Hakim Konstitusi Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah.
Panel II: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur.
Panel III: Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Anwar Usman. (Fah/I-2)
