Eks Menlu RI Marty Natalegawa hadir dalam acara CIFP di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 30 November 2024. (Medcom.id / Marcheilla Ariesta)
Jakarta: Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, diplomasi adalah suatu profesi atau keahlian bagi para diplomat. Karenanya, diharapkan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan politik luar negeri harus dikonsultasikan dengan para diplomat.
“Mereka (diplomat) sudah 20 tahun, 30 tahun dengan berbagai pengalaman yang dibangun selama ini, sehingga dalam hasilnya memberikan Kesempatan kerja sama luar negeri yang besar di tiap pemerintahan,” kata Marty dalam salah satu panel Obrolan di Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP) 2024, di Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.
Marty mengatakan, pemerintahan baru di era Presiden Prabowo, harus mencoba Buat memperoleh manfaat dari penasihat profesional yang dapat diberikan oleh diplomat dari Kementerian Luar Negeri.
“Karena merekalah yang hari demi hari Lalu menerus Mempunyai institutional memory, institutional knowledge, kemampuan Buat membaca ruangan dinamika, suatu peringkat perundingan Buat Bisa mengamalkan politik luar negeri Indonesia,” lanjut Marty.
Ia mengatakan, dalam pidato Menteri Luar Negeri Sugiono disebutkan bahwa Indonesia akan bergabung dengan berbagai Lembaga. Menurutnya, tekat dan niat Indonesia ke depannya diperlukan presisi yang sejalan dengan kepentingan nasional.
“Kita perjuangkan secara sistematik, Lalu menerus, dan dalam kaitan ini – saya Ingin speak on behalf of professional diplomats – buat mereka bekerja Buat Anda. Manfaatkan keahlian mereka, pengalamannya, kalau Bukan, dunia akan berada di situasi yang sangat berat,” ucap Marty.
Menurut Marty, Kalau Bukan menggunakan Seluruh kemampuan yang dimiliki para diplomat, maka akan sulit.
Ia mencontohkan dengan pernyataan Berbarengan yang dicapai Indonesia dengan Tiongkok baru-baru ini. Menurut Marty, ia Bukan mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan di belakangnya.
“Banyak pertanyaan yang timbul di benak kami kalau kita berbicara tentang joint development the areas of overlapping claims antara Tiongkok dengan Indonesia,” ucapnya.
Marty mengatakan, berbagai pertanyaan yang timbul adalah bagaimana Indonesia Bisa mengetahui dimana overlapping claims itu. Pasalnya, ucap Marty, pihak Tiongkok hingga Begitu ini Bukan pernah memberikan koordinat dari 9 garis putus itu.
“Undang-undang kita sendiri UU nomor 48 tahun 2008 mengenai Area negara Indonesia, menyebut secara gamblang negara-negara dimana kita menjadi tetangga, dan Terdapat 10 negara, tapi Tiongkok bukan salah satu negara itu,” ucap Marty.
“Jadi bagaimana kita Bisa Mempunyai overlapping claims dengan suatu negara yang dalam undang-undang tahun 2008 nomor 43 secara gamblang Bukan disebut Tiongkok sebagai tetangga kita?” tanyanya.
Marty mempertanyakan, pernyataan Berbarengan ini Sepatutnya hasil dari pembahasan Seluruh stakeholders dan para Ahli Indonesia. Tetapi, ia Bukan Mempunyai jawabannya.
Ia berharap agar dalam setiap tahap dan permasalahan, pemerintah baru di era Prabowo Subianto menggunakan, memanfaatkan para diplomat Indonesia.
“Karena mereka yang bekerja Buat itu, dan itu adalah kenapa mereka dibayar. Dan mereka adalah pegawai negeri sipil, para diplomat Indonesia. Gunakanlah mereka,” pungkasnya.
Baca juga: Menlu Sugiono: Jangan Persepsikan Sendiri Pernyataan RI-Tiongkok Perihal Laut China Selatan
