EFISIENSI anggaran yang dicetuskan pemerintahan Prabowo akan menjadi baseline atau acuan Kepada tahun berikutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah bertujuan mempertajam tujuan Astacita pemerintahan Prabowo.
Kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Terdapat beberapa bentuk efisiensi K/L dan pemerintah daerah, Merukapan memangkas perjalanan dinas, mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dan Enggak Mempunyai output terukur, membatasi belanja kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, dll (Kompas, 13/02/2025, 19.56 WIB).
Kebijakan efisiensi anggaran harus direspons secara positif. Apabila Enggak, layanan publik akan terganggu, memicu gejolak sosial yang ujung-ujungnya merongrong ketahanan nasional. Setiap K/L dan pemerintah daerah memang butuh waktu Kepada beradaptasi dengan kebijakan itu, butuh effort lebih mencari solusinya, tetapi Enggak boleh berlarut-larut mencari ‘alibi/rasionalisasi’ yang Bahkan kontraproduktif dengan spirit melayani masyarakat.
Ketika ini, setiap K/L dan pemerintah daerah dituntut Kepada merekonstruksi anggaran supaya lebih efektif dan ramping, tetapi menghasilkan output yang terukur dan berkualitas.
Kegiatan-kegiatan tatap muka dan on the spot yang dahulu lumrah dilakukan aparatur negara mulai ditiadakan, dengan merelokasi anggaran yang lebih Betul sasaran. Perubahan budaya kerja dari manual ke digital itu Enggak terlepas dari imbas dari revolusi teknologi dan dinamika masyarakat 5.0.
REVOLUSI TEKNOLOGI
‘Kemahakuasaan’ teknologi digital Bisa menjawab Sekalian persoalan efisiensi anggaran. Kegiatan perjalanan dinas, seminar, studi banding, dan kegiatan seremonial dapat digelar secara jarak jauh (remote) meski Enggak Berjumpa dalam satu majelis karena pada dasarnya teknologi digital Bisa memangkas jarak, menghemat biaya, meringkas waktu, dan menjaga stamina bahkan menekan perilaku koruptif dalam birokrasi.
Itu Sekalian Enggak terlepas dari ‘keberkahan’ digital dan anugerah bagi aparatur negara yang mau bersahabat dengan teknologi. Tetapi, sebaliknya, mereka yang ‘durhaka’ terhadap teknologi akan mengeluh dan ‘babak belur’ menyikapi kebijakan itu.
Pada 2025, disrupsi teknologi memasuki babak baru, Merukapan revolusi kecerdasan buatan dan Percepatan teknologi visual. Kegiatan yang sifatnya mobile dan hadir dalam dunia Konkret mulai digeser ke dunia maya. Kolaborasi AI dan teknologi visual menghadirkan kualitas gambar lebih hidup, jernih, dan estetik, memberikan kemudahan berinteraksi dengan berbagai fitur holografis sehingga proses interaksi berjalan mulus, pesan Istimewa tersampaikan tanpa distraksi apa pun.
Keberkahan digital akan mengubah Metode kita bekerja sehingga kita Bisa bertahan Kepada menghadapi keterbatasan anggaran. Program kerja yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan berkat uluran tangan teknologi meskipun resisten dan belum terbiasa. Dengan teknologi digital, yang dahulu Enggak mungkin dikerjakan sekarang sangat mungkin diwujudkan. Oleh karena itu, daripada habis Daya menolak kebijakan itu, lebih Bagus segera ambil tuas Kepada melangkah ke depan dengan Penemuan dan Hasil karya.
Kebijakan efisiensi Enggak terlepas dari perubahan teknologi yang semakin eksponensial, dengan masyarakat Indonesia dan Dunia telah memasuki fase 5.0. Selain Kepada mempertajam Astacita, kebijakan itu sebagai bentuk social engineering agar aparatur negara dan masyarakat lebih akrab dengan isu-isu terkini seperti AI, robotik, dan teknologi informasi.
Dengan keterbatasan anggaran, aparatur negara akan meninggalkan Metode-Metode konvensional dalam bekerja, mereka Lanjut berinovasi dan lebih akrab menggunakan teknologi, sedangkan masyarakat akan menerima utilitas hidup dari negara sekaligus layanan yang lebih bermutu.
MASA DEPAN BIROKRASI
Efisiensi anggaran akan mengubah lanskap birokrasi K/L dan pemerintah daerah di masa depan. Program kerja yang disusun Kepada kepentingan publik akan diprioritaskan, sedangkan program kerja yang Enggak langsung menyasar kepentingan publik Mekanis akan tersingkirkan.
Persoalan birokrasi yang berbelit, mahal, dan koruptif akan hilang berkat uluran tangan teknologi digital sehingga para birokrat berlomba-lomba Kepada mengotomatisasi birokrasi guna menghasilkan layanan publik yang user friendly dan modern.
Dengan keterbatasan anggaran, tiap K/L dan pemerintah daerah akan bersinergi Membangun satu layanan publik yang holistis terintegrasi dengan melibatkan pihak lain seperti masyarakat, swasta, dan organisasi nonpemerintah.
Masa depan birokrasi juga menekan praktik korupsi. Postur anggaran yang terbatas dapat menutup Kesempatan para oknum memanfaatkan anggaran Kepada kepentingan pribadi sehingga pertanggungjawaban anggaran semakin transparan dan Betul sasaran. Artinya, postur anggaran yang terbatas dapat membatasi ruang gerak oknum Kepada korupsi.
Dalam perspektif kebangsaan, kebijakan efisiensi itu mengandung kemaslahatan bagi rakyat dan birokrat. Rakyat lebih dimanusiakan ekonominya, politik anggaran yang selama ini menyumbang kesejahteraan elite birokrat Bahkan akan disumbangkan kepada rakyat sehingga kesejahteraan rakyat semakin membaik di tengah impitan hidup. Para birokrat semakin dipacu Kepada berinovasi dalam bekerja dengan percepatan digitalisasi birokrasi sehingga kualitas layanan publik semakin Segera, murah, dan bebas korupsi.
