PANITIA Tertentu (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengar pendapat Lazim (RDPU) Berbarengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan dihadirkan dalam RDPU, seperti Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, dan Biro Hukum DKI Jakarta.
Serap Masukan?
Nantinya, dalam RDPU itu, pihaknya turut mengundang, para Ahli tata kota, Ahli transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
“Kami akan mengundang operator-operator parkir yang Eksis di DKI Jakarta, para Ahli tata kota, Ahli transportasi publik dan ormas,” ujar dia melalui keterangannya, dikutip Sabtu (24/5).
Atasi Parkir?
Sementara, Wakil Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, rapat Berbarengan para SKPD DKI Jakarta perlu dilaksanakan secara rutin. Hal itu guna menyelaraskan tujuan, berbagi informasi, dan memecahkan masalah pengelolaan parkir di Jakarta.
“Rapat dengan Bappenda, BPAD dan Dishub harus serius dan Kagak Sekadar sekali sebaiknya berkali-kali,” kata dia.
Mengacu pada jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, RDPU digelar pada Juni 2025.
Kaji Rekomendasi?
Pada bulan yang sama, Pansus juga akan menggelar RDPU Berbarengan Badan Layanan Lazim Daerah (BLUD) Perparkiran guna pendalaman materi.
Selanjutnya, Pansus akan menyusun rekomendasi dari hasil rapat-rapat yang telah dilakukan terkait pengelolaan parkir di Jakarta. (Far/P-3)
