Diduga Manipulasi Data, Survei Indikator Munculkan Etnis dan Nomor Bajakan

Liputanindo.id – Bukan hanya merilis data yang diragukan keakuratannya alias data bodong. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga memunculkan sejumlah Spesies atau etnis baru yang aneh dan dan asing bagi Kaum Maluku Utara.

Menyikapi dugaan rekayasa hasil survei tersebut, Direktur Indonesia Anti Corruption Network (IACN) Igriza Majid mengatakan, dirinya sangat meragukan kevalidan hasil survei pimpinan Burhanuddin Muhtadi yang menyebutkan Paslon Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe mengungguli tiga Paslon lainnya.

Menurut aktivis anti korupsi asal Malut itu, keraguan terhadap hasil survei Indikator Politik Indonesia muncul disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara Nomor elektabilitas paslon dengan jumlah responden. 

“Dalam hasil survey itu, paslon nomor urut 4 Sherly-Sarbin lebih unggul dengan prosentase 40,7%, disusul paslon nomor urut 1 Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan 20,7%. Kemudian Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK Bisa) 15,5%; dan Aliong Mus-Sahril Thahir (AM-Absah) 10,4%. Sedangkan responden yang mengaku Bukan Mengerti/rahasia sebesar 12,8 persen. Jumlah ini Kalau diakumulasikan maka prosentase responden Melampaui 100% yakni 100,1%”, papar Isriza, Selasa (12/11/2024).

Cek Artikel:  Cuaca Ekstrem, Nelayan dan Kaum Babel Diimbau Waspada

Selain itu kata Igriza, Terdapat juga ditemukan ketidak sesuaian jumlah akumulasi responden berdasarkan demografi etnis. Terdapat kurang lebih dari 3 etnis yang akumulasi responden hanya 99,9 % dan Terdapat juga akumulasi etnis yang Melampaui 100,1%.

“Misalnya akumulasi yang terdapat pada etnis Galela, Buat Husain-Asrul 14,2% Lampau Aliong-Syahril 10,1%, Kemudian MK-Bisa 28,0% dan Sherly-Sarbin 37,9% sedangkan responden yang Bukan Mengerti atau yang belum menentukan pilihan sebanyak 9,7%. Jumlah ini Kalau diakumulasikan maka total responden kurang dari 100% yakni hanya 99,9%,” papar Igriza.

“Persentase yang sama juga terjadi pada etnis Sula, Ternate dan etnis lainnya Yakni hanya 99,9% akumulasi respondennya. Sementara pada etnis Buton, Butung dan Butong akumulasinya Melampaui yakni 100,1%”, katanya menambahkan.

Aktivis muda asal Tahane ini memaparkan, dari sisi sosio demografi Indikator Indonesia kelihatan berbohong.

“Yang Betul saja Indikator. Base Etnis Makeang, etnis Tidore, dan Sula sengaja diperkecil. Setelah itu mereka juga Membangun Grup etnis baru Yakni etnis Halmahera, Butung dan Butong. Ini etnis dari mana ke mana? Nama etnis ini belum pernah kami dengar di Maluku Utara sini. Kalaupun maksudnya adalah etnis Bitung Tetap Bisa dimaklumi mungkin salah ketik tapi etnis Halmahera dan Butong ini etnis yang mana? Karena dalam uraian etnis sudah Terdapat etnis Buton dan etnis lainnya. Ini artinya Indikator terkesan asal-asalan saja mencaplok nama etnis yang bahkan kami orang Maluku Utara-pun Bukan pernah dengar,” papar Igriza Madjid. 

Cek Artikel:  Pramono-Rano Optimis Persija Menang di Kandang Persib, Prediksi Skor 2-1 atau 1-0

“Kemudian anehnya prosentase pada etnis Togale Sherly disebut lebih unggul dari Muhammad Kasuba yakni di Galela 37% dan di Tobelo 74%. Padahal secara representatif MK lebih dikenal oleh Spesies Togale karena MK adalah satu-satunya putra Asal Togale yang mengikuti kontestasi Pilgub, sementara Sherly secara etnis Bukan Mempunyai Interaksi apapun dengan etnis Togale. Ini kan aneh,” Imbuhnya.

Igriza juga menyoal tentang Imej personal yang dibuat bukan Sherly Tjoanda tapi Sherly Laos. Alumini sekolah anti korupsi KPK mini mempertanyakan, apakah perubahan nama belakang Sherly itu, sudah sesuai ketentuan yang harusnya disahkan oleh negara melalui penetapan pengadilan atau belum?

“Secara administratif ini Bisa dilihat dari seluruh berkasnya yg masuk di KPU: apakah officially sudah Terdapat perubahan nama? Kalau belum, maka kuasa hukum Paslon lain Bisa mempersoalkan ini dari sisi hukum,” tukas Igriza.

Cek Artikel:  Polda Jambi Cokok Enam Penambang Minyak Ilegal

“Dari Seluruh Paslon yang terdaftar Bukan Terdapat namanya Sherly Laos tetapi Sherly Tjoanda. Hanya saja tergantung kuasa hukumnya apakah punya sensibilty Menonton ini? Begitu pun terhadap Lembaga survei yang melakukan pembohongan publik harus dibawa ke ranah hukum. Bukan cuman excess of sum tetapi juga nama Sherly Laos yang terdapat dalam survei Indikator apakah sesuai dengan nama dalam pemberkasan di KPUD atau Bukan? Ini juga Krusial Buat dipersoalkan”, pungkasnya. 

Mungkin Anda Menyukai