SEJUMLAH Ahli dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024. Praktik tersebut dilakukan secara masif dan terstruktur di berbagai daerah dengan menggunakan pola serupa seperti yang terjadi pada Pemilu Lewat.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan pola cawe-cawe Jokowi dan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo mulai dari pengerahan aparat TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kepala desa dan perangkatnya.
“Tren Bukan berhenti hanya di pilpres, tapi juga cawe-cawe Jokowi ini perannya sangat terlihat di Pilkada. Misalnya di Jawa Tengah kami menemukan 386 kasus pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang dikerahkan Kepada mendukung paslon tertentu,” jelasnya di Jakarta pada Rabu (6/11).
Ronny memaparkan Sahabat-Intervensi kecurangan tersebut dan telah melaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat Tetapi hingga Demi ini belum mendapatkan penegasan ataupun Hukuman. Selain Jawa Tengah, lanjut Ronny, pola kekurangan serupa juga terjadi di beberapa Area seperti Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, hingga Maluku dan Papua.
“Pola cawe-cawe ini Bukan terjadi secara parsial, tapi kami Menyaksikan ini sistem komando dari Kedudukan polda, polres dan polsek Lewat camat hingga kepada kepala desa. Di Sulawesi Utara Eksis pemanggilan kepolisian dan kepala desa secara serentak Kepada mendukung paslon tertentu. Pemanggilan ini sistemik dan Bukan berdiri sendiri, Apabila Bukan ditindak akan merusak iklim demokrasi,” tegasnya.
Ronny berharap, Prabowo sebagai presiden terpilih, Pandai menunjukkan integritasnya dengan Bukan mengintervensi proses Pilkada. Ia juga mendesak agar segera memanggil Kapolri Kepada segera mengevaluasi dan mencopot kepala polda yang memberikan dukung di Pilkada berbagai daerah.
“Ini merupakan Cita-cita dari masyarakat agar demokrasi yang rusak pasca pilpres yang kemarin itu Bukan kembali terjadi. Diharapkan proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tapi faktanya Member kepolisian banyak Bukan tunduk terhadap instruksi presiden,” imbuhnya.
Polri Bukan taat pada presiden prabowo dalam pilkada serentak seperti di Jateng, Jatim, Sumut, Sulut, Papua terjadi ketidaknetralan. Selain itu, Kepada mengantisipasi melebarnya cawe-cawe dalam Pilkada, PDIP Demi ini telah membuka 10 ribu posko pengaduan di Jawa Tengah.
“Kapolda yang Bukan tunduk itu wajib dievaluasi misalnya Kapolda Sumut dan Jawa Tengah harus dicopot, Apabila Bukan maka ini dapat merusak demokrasi,” tutur Ronny.
Tak hanya pengerahan massa, praktik pork barrel politics atau politik gentong babi pada periode elektoral dengan tujuan merebut Bunyi dan dukungan pemilih pada Pilkada 2024 berpotensi kembali terjadi.
Ronny menjelaskan bahwa pemerintah secara sistematis tengah menggelontorkan Sokongan sosial di berbagai daerah. Tertentu di Area Jawa Tengah, pihaknya telah mencatat Eksis Sekeliling Rp 71,9 Miliar Sokongan sosial yang akan digelontorkan di Semarang dalam waktu dekat.
Menanggapi hal itu, Ahli Hukum Tata Negara, Feri Amsari menjelaskan bahwa cawe-cawe Jokowi terhadap perhelatan Pilkada sudah terbaca sejak akhir masa jabatan pada awal Oktober Lewat. Hal itu dilihat dari kebijakan Jokowi yang secara Formal pembubaran KASN.
“Padahal KASN ini merupakan lembaga non struktural yang Independen dan bebas dari intervensi politik yang bertugas menjaga netralitas pegawai ASN, tapi Malah dibubarkan di akhir akhir masa jabatan Presiden. Ini tentu sangat berpengaruh pada netralitas ASN,” ujarnya.
Feri juga mensyilar bahwa Kemensos dalam waktu dekat akan menggelontorkan Sokongan sosial secara nasional di berbagai daerah dalam bentuk pangan non-Kas hingga Sokongan PKH.
“Jumlah Sokongan sosial ini signifikan Yakni 3 juta per keluarga per bulan, ini dikeluarkan menjelang pilkada. Melalui pengerahan ASN, Sokongan ini juga akan dimainkan dan akhirnya Pandai sana mempengaruhi psikologis pemilih,” tuturnya.
Berkaca dari gugatan masyarakat sipil mengenai praktik politik gentong babi pada Pilpres 2024 ke MK, Feri mengungkapkan hakim konstitusi tak boleh bermain mata Kepada memakluminya. Feri menjelaskan politik anggaran gentong babi Semestinya terbukti, apabila pemerintah menggunakan Insentif Anggaran anggaran tersebut pada tahun pemilu.
“Bahwa Terang dalam politik gentong babi, Bukan boleh Eksis pembagian Sokongan di tahun politik. Pembuktian ke depan artinya MK Bukan boleh membedakan jenis kecurangan begini dengan Opini. Pembuktiannya adalah adakah program Sokongan keuangan di tahun politik? Apabila Eksis maka itu Bukan adil dan melanggar,” tuturnya.
Feri menyatakan berbagai fenomena cawe-cawe Jokowi telah menunjukkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran pasca reformasi.
“Penyebab terutama karena Eksis Kombinasi tangan presiden jokowi yang sudah lengser tapi Lagi Pandai cawe-cawe. Desakan kepada prabowo jangan hanya sekedar memecat polisi yang Bukan Independen, tapi juga harus menjauhkan presiden Jokowi dalam kancah Kombinasi tangan pilkada,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan bahwa perilaku cawe-cawe Jokowi pada Pilkada yang terjadi akan berdampak pada semakin turunnya kualitas demokrasi Indonesia.
“Hukum digunakan Kepada mengkriminalisasi siapapun yang pernah mengkritik pemerintahan Jokowi. Memang secara Kehidupan, Jokowi sudah Bukan Eksis Eksis Tengah di istana, tetapi secara politis seolah keberadaan dia Lagi Eksis, bahkan keturunan biologisnya terasa Terang eksis di istana,” tandasnya. (DEV/M-4)
