KETUA DPP PDIP Ahmad Basarah membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut bahwa PDI Perjuangan Tak pernah memasukkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur usulan partai belambang banteng itu pada Pilkada Jakarta 2024.
Basarah menegaskan PDIP sudah membidik Anies sejak Juni 2024, jauh sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.
“Pada Copot 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan Kepada menjalin komunikasi dengan PKB. Saya Lewat Berjumpa dengan Ketua Lumrah PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB Lewat bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Basarah, melalui keterangannya, Minggu, (17/11).
Dalam sebuah acara, Jumat (15/11), Ahok menegaskan DPP PDIP Tak pernah sekalipun membahas akan mengusung Anies sebagi calon Gubernur Jakarta. Ketua Lumrah PDIP Megawati Soekarnoputri, kata dia, sejak awal Mau mengusung kader internal Kepada maju sebagai calon gubernur Jakarta.
Tetapi, Basarah membantahnya. Ia memastikan Berita Anies bakal dideklarasikan sebagai calon gubernur sejak awal. Basarah menjelaskan, pihaknya menjajaki kerja sama politik dengan PKB pada Juni Lewat lantaran kedua partai politik itu bersikap realistis Tak dapat mengusung sendiri Kekasih masing-masing. Perolehan kursi kedua partai itu di DPRD DKI Tak mencapai 20%. PDIP hanya mendapat 15 kursi, sedangkan PKB memperoleh 10 kursi.
‘’Atas dasar fakta itu kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum Bisa mengajukan calon sendiri Asal Mula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum Eksis,’’ tandas Basarah.
Mahkamah Konsitusi, dalam putusannya Nomor 60/PUU-XXI/2024, mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula 25% perolehan Bunyi atau 20% perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 Tamat 10% perolehan Bunyi tergantung dari jumlah pemilih. Sebelum putusan itu, sebuah partai politik baru Bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri Kalau partai itu memperoleh 20% kursi DPRD atau 25% dari perolehan Bunyi partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD.
‘’Putusan MK itu memang mengubah peta politik pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri Kekasih calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Basarah.
Basarah melanjutkan, sejumlah pimpinan DPP PDIP juga pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik Kepada dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta oleh partai banteng moncong putih itu, antara lain ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Puan Maharani, Hasto Kristyanto, Eriko Sotarduga. Bahkan Said Abdullah pernah menyebut PDIP telah mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi, Kepada mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
“Pertemuan pasca Putusan MK Nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan Golongan Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat Pengaruh politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” sebut Basarah.
“Mas Anies bersepakat Kepada menjadi jembatan silaturahmi dengan Golongan Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara Golongan Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan,” lanjut Basarah.
Basarah menerangkan, meski akhirnya PDIP Tak mengusung Anis Baswedan di Pilkada Jakarta, Anies mengatakan bahwa gagasan dan rencana Berkualitas Kepada menjadi jembatan silaturahim antara Golongan Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan Maju dijalankan.
“Dalam pertemuan saya Serempak dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan Serempak-sama,” terang Basarah. (J-2)
