INTEGRITAS Sepatutnya menjadi fondasi Esensial dalam membangun peradaban yang unggul bagi bangsa ini. Integritas merupakan benteng Esensial dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Tetapi, nyatanya integritas seakan memudar, sebaliknya korupsi Bahkan seperti mengakar.
Demi ini, korupsi Tak Tengah tumbuh di ruang-ruang kekuasaan, tapi telah menyusup ke kelas-kelas sekolah, ke ruang guru, ke kampus-kampus. Tak salah rasanya Kalau dikatakan korupsi telah mengakar menjadi kelumrahan di negeri ini.
Menonton survei penilaian integritas yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendidikan yang mestinya steril dari perilaku lancung, Bahkan mengabaikan nilai-nilai integritas, bahkan turut menyuburkan praktik rasuah.
Penurunan Indeks Integritas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 menjadi peringatan serius Buat segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Dunia pendidikan, yang Sepatutnya menjadi lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas, Bahkan menjadi tempat tumbuhnya praktik ketidakjujuran.
Setelah mengalami peningkatan dari Nomor 70,40 pada 2022 menjadi 73,7 di 2023, indeks integritas pendidikan Bahkan anjlok menjadi 69,5 pada 2024. Tingkat perilaku Tak etis seperti menyontek, plagiarisme, keterlambatan, hingga ketidakhadiran yang dilakukan oleh siswa, guru, dan dosen Tetap berada di Nomor yang mengkhawatirkan, yakni di atas 50%.
Lebih dari itu, praktik koruptif seperti penyalahgunaan Anggaran pendidikan, pungutan liar, hingga kolusi dalam pengadaan barang dan jasa Tetap banyak terjadi. Ironisnya, Tetap Eksis guru dan dosen yang menganggap bahwa pemberian hadiah atau suap dari siswa maupun wali murid sebagai sesuatu yang lumrah.
Praktik-praktik seperti itu terekam dalam SPI Pendidikan 2024. Dalam kasus menyontek, misalnya, survei mendapati Tetap 78% siswa menyontek Demi ujian di sekolah. Di tingkat pendidikan tinggi Bahkan lebih parah, yakni ditemukan 98% responden mengaku menyontek.
Selain itu, sebanyak 12% sekolah Rupanya menyelewengkan Anggaran Sokongan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan, 68,10% guru dan dosen di satuan pendidikan Memperhatikan gratifikasi merupakan sesuatu yang wajar.
Korupsi seperti penyakit kronis yang Maju menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dari level terbawah hingga pucuk kekuasaan, praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi Tetap saja menjadi luka yang belum sembuh.
Situasi yang menggambarkan secara Konkret bahwa korupsi rasanya telah merasuk ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ketika kekuasaan Tetap mudah diselewengkan, politik transaksional merajalela.
Begitu juga di sektor hukum, ketika keadilan diperjualbelikan, penegak hukum Bahkan memeras korban ketidakadilan, hingga hakim yang Bahkan memperdagangkan putusan.
Korupsi tumbuh subur Demi integritas memudar. Ketika nilai moral digantikan oleh kepentingan pribadi, ketika jabatan bukan Tengah amanah, maka Doku dan kuasa menjadi tujuan, bukan alat. Di Demi itulah korupsi berkembang Tenang-Tenang, tapi mematikan.
Ketika kejujuran dianggap sepele, maka lahirlah kebiasaan permisif. Pemberian hadiah atau ‘ucapan terima kasih’ dalam bentuk materi kepada pemegang jabatan dianggap wajar, padahal tak lebih dari bentuk gratifikasi terselubung. Pungutan liar, penggelembungan anggaran, hingga kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa seperti sudah menjadi rahasia Lumrah.
Ini bukan sekadar masalah sistem, aturan, dan hukum, melainkan juga soal Watak. Ketika integritas dikhianati, keadilan sulit ditegakkan. Demi kejujuran ditukar dengan keuntungan pribadi, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.
Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh kecerdasan dan kekayaannya, tapi oleh Watak dan integritasnya. Maka, hasil survei integritas ini mesti direspons secara amat sangat serius. Bila negeri ini Mau menegakkan peradaban, meraih kemajuan, menjemput keemasan, lakukan segera pembenahan integritas.
