Kontroversi Hukuman Wafat di Jepang, Menteri Kehakiman: Enggak Layak Menghapusnya

Liputanindo.id – Menteri Kehakiman Jepang yang baru, Hideki Makihara, menanggapi soal hukuman Wafat yang menjadi sorotan dunia. Hideki menekankan menghapus hukuman Wafat di Jepang Enggak Layak dilakukan. 

Hideki yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan hukuman Wafat di Jepang Enggak Layak Buat dihapus lantaran Lagi banyak kasus keji yang terjadi.

“Enggak Layak Buat menghapus hukuman Wafat karena kejahatan keji Lanjut terjadi,” kata Hideki setelah dicalonkan oleh Shigeru Ishiba, dilansir AFP, Kamis (3/10/2024).

Jepang dan Amerika Perkumpulan adalah dua negara G7 yang Lagi menggunakan hukuman Wafat, yang mendapat dukungan publik yang kuat di Jepang, di mana penghapusannya jarang dibahas.

Tetapi, Langkah hukuman Wafat di Jepang dengan Langkah digantung dikritik karena Langkah pelaksanaannya yang Bengis. Hal ini karena para narapidana sering diberi Mengerti tentang Mortalitas mereka beberapa jam sebelum dieksekusi.

Cek Artikel:  Pengeluaran AS untuk Perang Israel di Gaza Rp280 Triliun

Meski demikian, Hideki berjanji Buat bersikap hati-hati dan sangat Lurus ketika Membikin keputusan Buat menjatuhkan hukuman Wafat kepada seseorang. 

Minggu Lampau, Iwao Hakamada yang berusia 88 tahun dinyatakan Enggak bersalah atas pembunuhan empat kali yang telah membuatnya dijatuhi hukuman Wafat selama 46 tahun. 

Pengadilan daerah Jepang memutuskan bahwa penyidik ​​telah merusak bukti dan mengatakan Hakamada telah menjadi sasaran interogasi Enggak manusiawi yang dimaksudkan Buat memaksakan pernyataan.

Hakamada adalah narapidana hukuman Wafat kelima yang diadili ulang dalam sejarah pascaperang Jepang. Keempat kasus sebelumnya juga menghasilkan pembebasan. 

Eksekusi Wafat terakhir di negara itu terjadi pada bulan Juli 2022, terhadap seorang pria yang menewaskan tujuh orang dalam aksi tabrak truk dan penusukan di distrik elektronik Terkenal Akihabara di Tokyo pada tahun 2008.

Cek Artikel:  Dituduh Sebarkan Propaganda, Taliban Larang Pengawas HAM PBB Masuk Afghanistan

Mungkin Anda Menyukai