Liputanindo.id – Wacana pelarangan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor mengaspal Demi mudik mendapat respons Berbagai Ragam. Pembahasan ini mencuat Demi rapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kamis, 19 Februari Lampau.
Kala itu, Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengusul agar pemerintah membatasi gerak sepeda motor Demi mudik lintas provinsi Karena dinilai rentan menjadi penyebab kecelakaan Bagus Demi arus mudik atau balik.
“Perlu dicatat Pak Menteri, Angkutan Lebaran yang Nyaris 50 persen kecelakaan diakibatkan oleh pengguna sepeda motor. Saya Harap dikaji apakah memungkinkan tahun ini Enggak diperbolehkan menggunakan sepeda motor Buat mudik, terutama lintas provinsi,” ujar Syaiful Huda dari Fraksi PKB itu.
Merespons itu, Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, berujar kalau sepeda motor menjadi moda transportasi yang praktis Buat mendukung aktivitas mudik.
Dia menilai mudik bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga ritual sosial budaya yang memperkuat kohesi sosial di masyarakat.
“Bagi saya, mudik Lebaran adalah sebuah ritual sosial rutin yang sudah menjadi tradisi bangsa ini selama puluhan tahun. Yang namanya ritual, para pemudik akan melakukan apa saja Buat Pandai melaksanakannya. Termasuk menjadikan kendaraan bermotor roda dua sebagai alat transportasi mudik. Bagi para pemudik sepeda motor, Elemen efisiensi adalah Elemen Istimewa,” katanya, Sabtu, 21 Februari kemarin.
Meski tak menampik fakta tingginya Bilangan kecelakaan pengendara motor pada masa arus mudik dan balik, Sofwan meminta agar wacana Pelarangan tersebut Tetap perlu disosialisasikan, bukan malah langsung diterapkan tahun ini.
“Berkaitan dengan adanya pendapat yang mendorong pemerintah Buat mengkaji dan mempertimbangkan penerapan kebijakan Pelarangan sepeda motor Buat mudik lintas provinsi, menurut saya Bagus dan ideal, tetapi Enggak Buat diterapkan pada periode mudik lebaran tahun ini. Kita Enggak Pandai Membikin kebijakan tanpa sosialisasi jauh-jauh hari,” kata dia.
Legislator yang akrab dengan sapaan SDA itu juga mengingatkan pemerintah tentang himpitan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia Demi ini.
“Apalagi Demi ini suasana kebatinan rakyat tentang kondisi ekonomi Tetap sedang Enggak Bagus-Bagus saja. Kalau tiba-tiba pada tahun ini sepeda motor dilarang sebagai moda transportasi mudik, tekanan kepada rakyat akan bertambah,” ucapnya.
Sofwan pun meminta agar pemerintah menyiapkan dulu infrastruktur transportasi massal yang andal serta merumuskan kebijakan pelarangan secara bertahap.
“Saran saya, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri segera duduk Serempak Buat menyusun strategi dan menetapkan kebijakan solusi Kalau pelarangan mudik dengan sepeda motor lintas propinsi kelak diterapkan. Kita perlu hitung secara sungguh-sungguh supply and demand moda angkutan transportasi publik yang Eksis, apakah akan Pandai melayani Akibat dari pelarangan tersebut?” ujarnya, lebih lanjut.
Intinya Sofwan mendukung penuh keselamatan pengguna jalan, Bagus di masa arus mudik dan balik, atau pada aktivitas keseharian.
“Makanya perlu dibuat Sasaran dan tahapan yang progresif tapi juga realistis, di tahun berapa kita akan Pandai melakukan regulasi pelarangan atau Restriksi sepeda motor sebagai alat transportasi mudik lintas provinsi,” tandasnya.
