Liputanindo.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi di Rumah Jabatan Gubernur Kepada membahas penanganan inflasi di wilayahnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrullah dan Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (25/5/2024).
Dalam rapat tersebut, Kepala BPS Sulsel Aryanto dan Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Ermanda memaparkan data dan masukan terkait inflasi.
Mereka menekankan pentingnya pemantauan stok pangan dan neraca pangan Kepada mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas Penting seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrullah menegaskan bahwa data sangat Krusial, sebagai landasan kebijakan dalam mengatasi inflasi.
“Beliau Ingin, bagaimana kita mengatasi inflasi berbasis pada data,” ujar Arsjad.
Arsjad menambahkan bahwa Presiden RI Menurunkan perhatian besar terhadap pengendalian inflasi di Sulsel, mengingat inflasi di Sulsel Lagi tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah nasional adalah 2,5 persen.
Arsjad merespons inisiasi Kepala BI Sulsel agar mendorong pembentukan Badan Usaha Punya Daerah (BUMD) Pangan dan hadir neraca pangan.
“Bagaimana kita merawat pengendalian inflasi, jadi kita memikirkan bagaimana Eksis BUMD pangan,” Jernih Arsjad.
Arsjad juga menekankan pentingnya neraca pangan Kepada mengukur ketersediaan stok di setiap kabupaten/kota di Sulsel.
Senada dengan Arsjad, Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Ermanda juga mendorong pembentukan BUMD Pangan dan penyusunan neraca pangan. “Kita berharap agar BUMD pangan ini secepatnya terbentuk,” imbuhnya.
Pembentukan BUMD Pangan diharapkan dapat mengendalikan peredaran komoditas pangan seperti beras, daging-dagingan, dan produk hortikultura di Sulsel.
