Liputanindo.id – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI membeberkan Dampak Jelek setelah PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah bahkan mengutip perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) bahwa impor mobil tersebut tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional.
Said menilai niat itu perlu dipikirkan ulang, terlebih aksi Agrinas dilakukan dengan Anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai Duit APBN diperhitungkan manfaat ekonominya,” ujar Said, Rabu kemarin.
Terdapat potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun.
Kemudian, terdapat pula kemungkinan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak Rapi hingga Rp240 miliar.
Said mengakui penawaran harga beli mobil niaga itu lebih murah, Tetapi harus dipikirkan pula terkait layanan yang diberikan setelah pembelian (after sales) hingga ketersediaan serta jangkauan bengkel dan Etnis cadangnya. “Kalau ini Segala diperhitungkan, Dapat jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi,” tuturnya.
Dia mengatakan pertimbangan efisiensi hanya merupakan satu hal karena hal lain yang strategis Kepada dijadikan dasar, Yakni apakah program tersebut memberi kebangkitan bagi industri dalam negeri atau Tak. Dengan memilih jalan impor, Said menilai Agrinas memilih “memunggungi jalan” dan abai Kepada memperkuat industri nasional.
Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif.
Ia pun sangat menyayangkan apabila Duit APBN dibelanjakan, tetapi Tak memberi nilai tambah ekonomi Kepada rakyat di dalam negeri. “Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan,” tutur Said.
Sebelumnya, Info mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35 ribu unit pikap Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Penting Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105 ribu mobil dari perusahaan India tersebut.
Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4×4 dan 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors.
Kendati demikian, Joao menegaskan siap taat pada keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.
“Apa pun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah Bunyi rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Penting Agrinas akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara apabila itu memang Kepada kepentingan rakyat,” kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2).
Dia menyampaikan hingga Begitu ini belum Terdapat keputusan mengenai penundaan soal impor 105.000 unit mobil pikap dari India Kepada operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih.
Ia juga memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan Formal dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan.
Kalau nantinya diputuskan kendaraan tersebut Tak boleh dipakai, Agrinas akan mematuhi sepenuhnya keputusan itu meski berpotensi menimbulkan konsekuensi bisnis.