Liputanindo.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Presiden Prabowo Subianto berisiko membawa Indonesia Sekadar menjadi importir Demi produk-produk Amerika Perkumpulan, jauh dari mimpi menjadi basis produksi industri yang Berdikari.
Makanya dia meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang Amerika Perkumpulan-Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Perkumpulan, Kamis (19/2).
ART tersebut terdiri atas sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi. Isi perjanjian itu juga dianggap lebih banyak merugikan Indonesia.
Satu poin yang digarisbawahi, dalam klausul, Indonesia wajib berkonsultasi dan mengantongi persetujuan AS sebelum menjalin kerjasama dengan negara lain.
“Eksis lebih dari 20 Pasal dalam perjanjian yang meresahkan, misalnya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam klausul perjanjian disebut barang dari AS bebas dari persyaratan yang diatur di Indonesia,” kata Chusnunia, Senin (2/3/2026).
Dia juga mengatakan apabila hal ini diterapkan, maka negara lain berpotensi akan meminta perlakuan serupa sementara TKDN diberlakukan Demi mendorong industrialisasi nasional sebagai salah satu agenda prioritas nasional.
Menurut dia, TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang mewajibkan komponen lokal tinggi, termasuk baterai nikel dan modul elektronik Demi Bonus.
Dari aturan itu, produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.
Chusnunia juga mengkritisi klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi dinilai berisiko memicu banjir produk impor pertanian dan peternakan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan peternak lokal.
Dia menegaskan bahwa Mahkamah Akbar AS telah membatalkan tarif resiprokal dan menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif Sebaiknya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.
Dia mengingatkan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian Global berpedoman pada kepentingan sosial, prinsip persamaan kedudukan, dan asas saling menguntungkan.
“Pemerintah dan DPR Lagi Mempunyai waktu Demi mempertimbangkan langkah renegosiasi Apabila kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan,” katanya.
Menurutnya, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang Pengkajian ulang perjanjian yang telah disepakati.