Bangkalan (Liputanindo.id) – Proyek perbaikan 56 ruas jalan kabupaten di Bangkalan tahun 2026 hingga kini belum seluruhnya Bisa dilelang.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tetap menunggu stabilitas harga material Bangunan yang Lanjut mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Bangkalan, Moh Ridhwan mengatakan, lonjakan harga material Membikin banyak rekanan keberatan Kalau proyek tetap dijalankan menggunakan harga Lamban yang sudah tercantum dalam perencanaan awal.
“Beberapa item material naik Lanjut. Eksis yang sebelumnya Sekeliling Rp1,6 juta sekarang sudah di atas Rp2 juta. Rekanan mengeluh karena kalau dipaksakan dengan harga Lamban mereka Bisa rugi,” ujarnya, Senin (11/05/2026).
Menurut Ridhwan, kenaikan harga dipicu melonjaknya biaya solar industri yang berdampak pada harga produk-produk Bangunan di lapangan. Akibatnya, pemerintah harus berhati-hati sebelum membuka tender proyek baru.
Ia menjelaskan, proyek yang sudah terlanjur berkontrak tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi, paket pekerjaan yang belum dilelang sementara ditahan Sembari menunggu penyesuaian harga.
“Kalau yang sudah kontrak tetap berjalan. Tapi yang belum launching, kami tunggu Tamat harga lebih Kukuh. Rekanan juga meminta jangan dulu dilelang karena khawatir rugi,” katanya.
Tahun ini, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran Sekeliling Rp100 miliar dari Anggaran Alokasi Standar (DAU) Buat perbaikan 56 ruas jalan kabupaten.
Selain itu, terdapat empat ruas jalan lain yang dibiayai Anggaran Alokasi Spesifik (DAK) dengan total anggaran Sekeliling Rp37 miliar dan Begitu ini sudah mulai dikerjakan.
Ridhwan menambahkan, pihaknya kini tengah melakukan kajian penyesuaian harga sebelum seluruh proses tender kembali dibuka. Pemkab menargetkan kepastian harga material Bisa diperoleh pada akhir Mei atau awal Juni mendatang.
“Kalau harga sudah Niscaya, proyek-proyek yang belum dilelang akan langsung kita gelar,” tegasnya.
Selain proyek reguler, Bangkalan juga berpeluang mendapat tambahan pembangunan jalan dari program Sokongan Keuangan (BK) serta program diskresi pemerintah pusat. [sar/but]
