Surabaya (ANTARA) – Anak yang kehilangan orang Sepuh Bukan selalu kehilangan tempat berteduh. Tetapi, tanpa pengakuan hukum, mereka sering kali kehilangan sesuatu yang Bukan tampak di mata, yakni kepastian atas hak-haknya.
Sekolah, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum dapat menjadi jalan yang berliku ketika status perwalian belum Terang.
Di banyak daerah, persoalan anak yatim, anak telantar, atau anak yang hidup Serempak keluarga pengganti Lagi sering dipahami sebatas urusan sosial. Padahal, di balik Interaksi kasih sayang itu terdapat aspek hukum yang menentukan masa depan seorang anak.
Siapa yang berhak mewakili mereka di depan hukum, mengurus pendidikan, mengakses layanan publik, hingga melindungi hak atas Aset, merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban administratif sekaligus yuridis.
Karena itu, langkah Pemerintah Kota Surabaya mendukung Program Perwalian Anak Massal yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadirkan perspektif baru. Program tersebut bukan sekadar penyerahan Berkas perwalian kepada 75 anak, melainkan penguatan fondasi perlindungan anak melalui kepastian hukum.
Program hasil kolaborasi Kejati Jawa Timur, Pengadilan Negeri, Pengadilan Keyakinan, dan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlindungan anak Bukan dapat diselesaikan oleh satu institusi. Negara hadir melalui kerja sama lintas sektor agar hak anak Bukan berhenti pada belas kasih, tetapi dijamin oleh hukum.
Hak terjaga
Selama ini, pembahasan mengenai perlindungan anak lebih banyak menyoroti Sokongan ekonomi, pendidikan, atau pemenuhan gizi. Ketiganya memang Krusial, Tetapi Eksis satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, Yakni legalitas Interaksi antara anak dan wali.
Tanpa penetapan pengadilan, wali yang selama bertahun-tahun merawat seorang anak belum tentu Mempunyai kewenangan penuh Demi mengambil keputusan Krusial bagi masa depan anak tersebut.
Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika mengurus sekolah, layanan kesehatan, perpindahan administrasi kependudukan, hingga berbagai urusan hukum lainnya.
Di sinilah nilai strategis Program Perwalian Anak Massal. Berkas perwalian memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban wali, sekaligus memperkuat posisi hukum anak. Perlindungan yang sebelumnya bergantung pada Interaksi kekeluargaan berubah menjadi perlindungan yang Mempunyai dasar hukum tetap.
