Pamekasan (Liputanindo.id) – Penyaluran program Sokongan sosial (bansos) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dinilai Tetap banyak yang dikatagorikan salah sasaran. Bahkan kondisi tersebut relatif tinggi hingga mencapai Nomor Sekeliling 45 persen dalam skala nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf Demi berkunjung di Pamekasan, tepatnya dalam kegiatan ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Sosok Menuju Kemandirian Ekonomi’ di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan, Pamekasan, Madura, Minggu (10/5/2026).
Fakta tersebut diungkapkan berdasar hasil Penilaian pemantauan intensif dan laporan dari Pendamping Program Keluarga Asa (PKH) di lapangan, di mana program bansos yang disalurkan Bahkan Tak Benar sasaran, dan angkanya relatif tinggi dibanding semestinya.
”Selama ini ditengarai bansos kita banyak yang Tak Benar sasaran. Berdasarkan data Penilaian, Bagus itu PKH maupun Sokongan sembako, sebanyak 45 persen Tetap belum mengenai Sasaran yang Sebaiknya,” kata Saifullah Yusuf.
Terlebih fakta tersebut juga dipertegas ketika dirinya melakukan dialog langsung Berbarengan para pendamping PKH yang hadir dalam kegiatan di Pamekasan.
“Saya tanya para pendamping PKH, Benar Tak datanya bansos banyak yang Tak Benar sasaran,” tanya menteri yang familiar disapa Gus Ipul.
Serentak para pendamping PKH yang memenuhi auditorium UIN Madura, memberikan respon atas pernyataan Gus Ipul dengan kompak menjawab ‘Benar’. Sekaligus menandakan Kalau hal tersebut berdasar fakta di lapangan.
Perbaikan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional alias DTSEN bukan sekedar persoalan administratif belaka, tetapi perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan keadilan sosial melalui data Seksama dan transparan.
Bahkan pihaknya juga meminta pemerintah daerah hingga pemerintah tingkat desa atau kelurahan agar proaktif dalam melaksanakan pemutakhiran DTSEN. “Memperbaiki data adalah perintah langsung dari Bapak Presiden. Pemutakhiran ini adalah tugas Berbarengan, dari level paling Rendah,” ungkapnya.
“Oleh karena itu kami minta para tokoh Keyakinan, pengasuh pondok pesantren, dan masyarakat luas Buat berani melapor Kalau Menonton Eksis ketidaksesuaian di lapangan. Artinya Seluruh elemen harus proaktif demi mewujudkan cita-cita mulai Bapak Presiden,” pungkasnya. [pin/ted]
