BADAN Pengawas Pemilihan Standar (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya terus memantau aktivitas aparatur sipil negara (ASN) selama masa kampanye dan pencoblosan pilkada. Pengawasan juga akan dilakukan di media sosial.
“Kami akan terus melakukan pengawasan ASN, termasuk yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Karena, netralitas pegawai negeri dipertaruhkan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak, termasuk TNI dan Polri harus netral di dalam pesta demokrasi tersebut,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, Senin (14/10).
Dia mengatakan, upaya pengawasan di berbagai wilayah sampai pelosok daerah di Tasikmalaya akan terus dilakukannya pada masa kampanye. Dalam pilkada juga sangat rentan terjadi politik uang, pembagian sembako, menggunakan fasilitas negara dan lainnya.
Baca juga : Pengerahan ASN dalam Pilkada Harus Diberi Hukuman Tegas
“Kami akan terus mengawasi pasangan calon bupati dan wakil bupati di masa kampanye serentak. Pilkada sangat rawan terjadi pelanggaran di pelosok daerah dengan memanfaatkan fasilitas keagamaan, bangunan pemerintahan, dan mobilitas kendaraan,” jelasnya.
Bawaslu juga akan mengawasi medis sosial untuk mencegah aksi pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN.
Sementara itu, Penjabat Bupati Tasikmalaya, Yedi Rahmat meminta ASN di lingkungan pemerintah kabupaten tetap menjaga netralitas. Sebagai Pejabat Bupati Tasikmalaya, salah satu tugasnya ialah harus menjaga kondusivitas pilkada.
Baca juga : Lima Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kota Sukabumi Diduga Libatkan Kalangan ASN
Dia mengaku sudah mendatangi 17 kecamatan untuk melakukan silaturahmi, sekaligus meminta semua camat tidak boleh memihak dan menjaga netralitas.
“Kami tetap meminta agar ASN harus selalu berkomitmen dengan tugas utamanya dalam menjaga kondusivitas pilkada. Mereka juga harus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan Forkopimda dimulai dari Dandim, Kapolres, Kajari, KPU, Bawaslu, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas,” tandasnya.
