Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI (ORI) mengapresiasi penyelenggaraan haji yang melakukan optimalisasi media informasi digital, pelayanan terpadu serta respons aktif terhadap pengaduan masyarakat.
Dalam Rapat Kerja Nasional Penilaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (4/7), Member Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan menilai Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sudah cukup Berkualitas dalam menyelesaikan pengaduan melalui aplikasi Kawal Haji.
“Aplikasi tersebut sudah sangat Berkualitas dalam kategorisasi aduan per layanan,” ujar Nuzran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
ORI pun mengapresiasi penyelenggaraan haji di masa transisi kelembagaan.
Nuzran menilai Penemuan pelayanan Immigration Seamless Process di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya serta penambahan Makkah Route di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga dinilai Berkualitas dalam mempercepat layanan imigrasi dan menghemat waktu pelayanan.
Kendati demikian, dia menyampaikan Lagi terdapat beberapa Intervensi lapangan yang dijumpai di sejumlah asrama haji dan bandara embarkasi/debarkasi. Selain itu, ia juga memberikan analisis laporan masyarakat yang masuk di Kawal Haji.
Dia menyarankan Buat melakukan standardisasi Mekanisme dan kepastian waktu penyelesaian yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! (Aplikasi Standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) agar kinerjanya terdokumentasi secara akuntabel.
Selanjutnya, dia memberikan beberapa catatan Buat memperbaiki pelayanan kepada jamaah haji ke depan. Pertama, kualitas pelayanan belum merata.
Kedua, pemenuhan prinsip pelayanan publik belum sepenuhnya optimal terutama pada aspek kepastian layanan, akuntabilitas serta perlindungan Golongan rentan. Ketiga, sistem pengendalian mutu pelayanan belum optimal.
“Kami harap penyelenggaraan haji dapat lebih Berkualitas Tengah di masa yang akan datang,” tuturnya.
Di sisi lain, Nuzran mengingatkan pengawasan juga dilakukan langsung oleh masyarakat. Mata dan telinga publik sangat banyak sehingga diharapkan pelayanan Pandai Maju ditingkatkan.
Dengan demikian, kata dia, sekali saja Eksis kesalahan maka sulit mengembalikan kepercayaan publik.
