Proses pemulihan pascabencana di Area Sumatera kini memasuki tahapan krusial melalui koordinasi ketat antarlembaga. Langkah ini diambil Demi memastikan seluruh Sokongan dan program pembangunan infrastruktur berjalan Cocok sasaran tanpa adanya ketimpangan di lapangan. Sinkronisasi seluruh program pemulihan yang dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dipertegas oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pemetaan menyeluruh terhadap data kegiatan dinilai menjadi kunci Esensial agar Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif. “Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas Bagus yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda Demi pemulihan bencana,” kata Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).
Upaya pengumpulan data mendetail ini dilakukan agar fungsi pengawasan di tingkat posko daerah berjalan optimal. Penilaian berkala Maju digulirkan guna menghindari tumpang tindih program di Area terdampak.
“Agar Dapat kita cek dan sinkronkan. Jangan Eksis yang overlapping atau yang ditinggalkan,” sambung Tito. Langkah konsolidasi ini menindaklanjuti kegiatan monitoring Satgas PRR di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara pada Senin (22/6). Agenda tersebut memfokuskan pembahasan pada pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Sokongan Keuangan Tertentu (BKK), pemulihan lahan pertanian, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak.
“Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent Yakni jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Standar) sudah turun anggarannya Rp 22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan huntap,” ujar Tito. Di Kabupaten Aceh Timur, pemda setempat sedang merampungkan perencanaan TKD sebesar Rp1,356 triliun serta BKK senilai Rp52 miliar dari hibah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Sasaran penyelesaian administrasi ditetapkan pada Juli agar realisasi anggaran Dapat dipercepat pada Agustus 2026.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara mengelola TKD sebesar Rp1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Satgas PRR Maju mendorong percepatan harmonisasi regulasi lokal agar penyerapan Anggaran pemulihan Tak Tertahan birokrasi. Sektor pertanian juga menunjukkan hasil positif, di mana perbaikan sawah rusak ringan di Aceh Timur mencapai 4.200 hektare atau 66,6%, dan sawah rusak sedang seluas 1.770 hektare telah rampung total.
Demi Aceh Utara, pengerjaan sawah rusak sedang sudah menyentuh Nomor 99,5%. Menjelang musim tanam yang diproyeksikan mulai Juli, Satgas PRR menginstruksikan pemda meningkatkan koordinasi dengan Balai Area Sungai (BWS). Percepatan perbaikan jaringan irigasi menjadi prioritas Esensial agar lahan pertanian yang terdampak Dapat segera kembali produktif.
