Ringkasan Berita:
- Kabupaten Probolinggo hingga kini belum memperoleh persetujuan pemerintah pusat Buat pembangunan Sekolah Rakyat.
- Pemkab Probolinggo telah mengajukan empat hingga lima Posisi lahan, Tetapi Lagi dalam proses Validasi kementerian.
- Sejumlah Penduduk dikabarkan mencoba mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat Kota Probolinggo karena program serupa belum tersedia di Distrik kabupaten.
- Sekolah Rakyat dinilai Krusial Buat memperluas akses pendidikan sekaligus menekan Nomor putus sekolah dan perkawinan usia Awal.
Probolinggo (Liputanindo.id) – Ketika Kota Probolinggo telah bergerak menyiapkan Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, Kabupaten Probolinggo Bahkan Lagi berkutat pada tahap pengajuan lahan. Hingga pertengahan 2026, belum satu pun Posisi yang mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.
Akibat belum adanya kepastian tersebut, sejumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo dikabarkan mencoba mendaftarkan putra-putrinya ke Sekolah Rakyat Kota Probolinggo. Tetapi, Cita-cita itu kandas karena program tersebut diperuntukkan bagi calon siswa yang telah ditetapkan sesuai Distrik sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengakui bahwa hingga kini Pemkab Probolinggo belum memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat terkait usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, hambatan terbesar terletak pada ketersediaan sarana awal yang menjadi syarat program. Berbeda dengan Kota Probolinggo yang dapat memanfaatkan bangunan eksisting, Kabupaten Probolinggo harus memulai dari Nihil.
“Kota Probolinggo sudah Mempunyai bangunan yang Dapat digunakan. Kalau di kabupaten Enggak Eksis, sehingga harus dilakukan pembangunan baru.
Kami sudah mengajukan lahan dan siap memenuhi kebutuhan yang diminta kementerian, tetapi Tiba sekarang belum Eksis rekomendasi maupun ACC dari pusat,” ujar Ugas Demi dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).
Pemkab Probolinggo sebenarnya telah mengajukan sejumlah alternatif Posisi. Sedikitnya empat hingga lima titik lahan telah diusulkan kepada pemerintah pusat Buat dipilih sebagai Posisi pembangunan Sekolah Rakyat.
Tetapi seluruh usulan tersebut Lagi berada di meja Validasi kementerian.
“Kami mengikuti proses yang Eksis. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tiba sekarang kami Lagi menunggu hasil Validasi,” katanya.
Padahal, kebutuhan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo dinilai cukup mendesak. Dengan Distrik yang Nyaris dua kali lebih luas dibandingkan Kota Probolinggo dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, keberadaan sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan menjadi salah satu program yang sangat dinantikan masyarakat.
Lebih dari sekadar memberikan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga dipandang Mempunyai Pengaruh sosial yang besar. Program ini diyakini dapat menjadi salah satu instrumen Buat menekan Nomor putus sekolah sekaligus mencegah praktik perkawinan usia Awal yang Lagi terjadi di sejumlah Distrik pedesaan.
Selama ini, Unsur ekonomi kerap menjadi Argumen Esensial sebagian keluarga memilih menikahkan anaknya di usia muda dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui konsep pendidikan gratis yang mencakup kebutuhan belajar hingga tempat tinggal, Sekolah Rakyat diharapkan Pandai membuka Kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang Pandai Buat tetap mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.
Meski demikian, Ugas memperkirakan pemerintah pusat kemungkinan hanya akan menyetujui satu Posisi pembangunan.
“Dapat saja nanti yang disetujui hanya satu Posisi. Tetapi Tiba sekarang kami belum menerima keputusan apa pun dari pusat,” tegasnya.
Di sisi lain, beredar informasi adanya Penduduk Kabupaten Probolinggo yang mencoba mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat Kota Probolinggo karena belum tersedianya fasilitas serupa di Distrik kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo, Madihah, belum dapat memberikan data Niscaya. Ia menyebut proses penjaringan calon siswa Lagi dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Cita-cita (PKH) yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Sosial.
“Kami belum mendapatkan informasi dari pendamping PKH yang Demi ini melakukan penjangkauan calon siswa di lapangan, sehingga belum Dapat memberikan keterangan terkait jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo yang mendaftar. Nanti akan kami koordinasikan terlebih dahulu,” ujar Madihah.
Belum adanya kepastian dari pemerintah pusat Membangun Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo Lagi sebatas rencana. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan gratis, keterlambatan realisasi program tersebut berpotensi Membangun ribuan anak dari keluarga miskin kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak sekaligus keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarganya. [rap/beq]
