Jakarta (ANTARA) – PLN Watch menyatakan, penguatan tata kelola dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai menjadi Unsur Krusial Buat mempercepat investasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung transisi Kekuatan.
“PLN sedang masuk ke proyek Kekuatan masa depan yang nilainya sangat strategis,” kata Ketua Lumrah PLN Watch KRT Tohom Purba di Jakarta, Sabtu.
Ia menyatakan program PLTS 100 GW merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berpotensi menjadi motor baru pengembangan Kekuatan Bersih Indonesia.
Menurut dia, besarnya nilai investasi proyek tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan Mempunyai kepastian hukum.
“Karena itu, pengadaan lahan, pemetaan Posisi, kerja sama antarlembaga, hingga proses lelang perlu dikawal sejak awal agar berjalan Berkualitas dan memberikan kepastian bagi Segala pihak,” ujarnya.
Tohom mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) yang berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan kebutuhan lahan pembangunan PLTS.
Karena kata dia, sinergi tersebut menjadi fondasi Krusial Buat mempercepat realisasi proyek sekaligus mengatasi tantangan penyediaan lahan, jaringan transmisi, dan keterhubungan dengan gardu induk.
Tohom menilai rencana penyediaan Sekeliling 28 ribu hektare lahan di Pulau Jawa merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan Kekuatan baru terbarukan.
Seluruh proses tersebut, kata dia, perlu didukung sistem administrasi yang kuat, terbuka, dan mudah diaudit sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
Ia juga mendorong PLN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada aspek pencegahan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola proyek strategis nasional.
Menurut dia, pendekatan tersebut akan meningkatkan kredibilitas proyek di mata dunia usaha dan lembaga pembiayaan, sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah, investor, dan masyarakat.
“Kalau sejak awal PLN menggandeng KPK, pesan yang muncul sangat kuat, Adalah proyek ini bukan hanya ambisi Kekuatan Bersih, tetapi juga proyek yang dijalankan dengan integritas,” ujarnya.
Selain aspek tata kelola, Tohom menilai pemanfaatan lahan pemerintah dan pembangunan PLTS terapung di waduk menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi biaya investasi sekaligus memperbaiki keekonomian proyek.
Ia menambahkan, pengembangan PLTS yang dipadukan dengan “battery energy storage system” (BESS) juga akan memperkuat keandalan pasokan listrik nasional serta mendukung kebutuhan Kekuatan bagi kawasan industri di masa mendatang.
Menurut Tohom, keberhasilan proyek PLTS 100 GW akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang serius mengembangkan Kekuatan terbarukan di kawasan Asia, sekaligus membuka Kesempatan investasi baru, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing ekonomi nasional.
Karena itu, ia mendorong sistem pengadaan lahan berbasis data dan pemetaan digital, disertai pengawasan yang Berkualitas agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Esensial PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN Maju berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan Posisi pembangunan PLTS 100 GW di Pulau Jawa.
Menurut Darmawan, usulan lahan dari Kementerian ATR/BPN mencapai Sekeliling 28 ribu hektare dan telah dipadankan (overlay) dengan peta jaringan transmisi serta gardu induk Punya PLN.
Dari total tersebut, Sekeliling 8.500 hektare dapat segera dimanfaatkan Buat menghasilkan Sekeliling 8,5 GWp listrik dan akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan Kekuatan berbasis baterai (BESS).
Selain itu, pengembangan PLTS terapung di sejumlah waduk di Pulau Jawa diperkirakan dapat memanfaatkan Sekeliling 10 ribu hektare permukaan waduk dengan potensi kapasitas pembangkitan mencapai 10 GWp.
Proyek tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong percepatan transisi Kekuatan nasional, memperkuat ketahanan Kekuatan, sekaligus membuka Kesempatan investasi hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
