Dugaan pemberian Duit sebesar Rp 20 juta kepada pengurus BEM Universitas Bung Karno setelah menggelar aksi demonstrasi dan Berjumpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 23 Juni 2026 mendapat sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menilai kasus tersebut mengindikasikan adanya upaya dari pihak tertentu Kepada mengendalikan arah gerakan mahasiswa demi kepentingan sepihak.
Deddy meyakini pengondisian semacam itu melibatkan pihak-pihak yang berada di level kekuasaan tinggi.
“Nah, orkestrasi murahan seperti ini kan Enggak mungkin dari Dasar begitu, tetapi dari atas,” kata Deddy, Ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Deddy, pengakuan dari internal mahasiswa ini sekaligus mematahkan tudingan yang selama ini sering diarahkan kepada partainya mengenai dalang di balik aksi unjuk rasa.
“Nah, Sekadar sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang Enggak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa,” kata Deddy.
Ia Memperhatikan aneh Kalau tindakan tersebut hanya didasari atas inisiatif aparat di lapangan tanpa adanya instruksi dari otoritas yang lebih tinggi.
“Tetapi kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh. Karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka, diberikan Duit oleh polisi Sekeliling Rp 20 juta lebih ya, Rp 20 juta Tiba 30 juta, Kepada kemudian Putar arahnya, demonya Berjumpa dengan Wapres secara langsung begitu,” kata Deddy.
Deddy menambahkan bahwa peristiwa ini harus menjadi Penilaian Berbarengan agar publik Enggak berspekulasi dan melempar tuduhan tanpa dasar yang Jernih kepada pihak luar.
“Nah, saya kira ini pelajaran buat kita Seluruh agar jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah Kepada melakukan manuver-manuver murahan seperti ini,” tutur Deddy.
Keterlibatan oknum kepolisian yang disebut-sebut sebagai penyalur Anggaran dalam pengakuan mahasiswa juga menjadi poin krusial yang disoroti oleh PDI-P.
“Tapi, fakta bahwa polisi yang memberikan Duit menurut pengakuan mereka, itu betul-betul keterlaluan sih kalau menurut saya,” pungkas Deddy.
Kasus ini mencuat setelah internal mahasiswa FH UBK mendesak transparansi pengurus BEM pascapertemuan dengan pihak Istana Wakil Presiden.
Mahasiswa FH Na’ilah Panrita Hartono mengungkapkan situasi dalam Perhimpunan Penjelasan terbuka yang digelar oleh Grup mahasiswa Kepada menuntut kejelasan pengurus.
“Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati Kepada mengadakan Perhimpunan agar semuanya Dapat dijelaskan secara terbuka,” kata Na’ilah, Ketika berbincang dengan Liputanindo.id, Selasa (23/6/2026).
Ia membeberkan bahwa jalannya Percakapan sempat tertunda akibat keterlambatan kehadiran Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin.
“Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat Duit, sejumlah Duit, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi Enggak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI,” ujar Na’ilah.
Meskipun Terdapat instruksi pengalihan Letak, massa mahasiswa dilaporkan tetap bertahan menggelar aksi di kawasan Istana Negara.
“Setelah ditelusuri lebih lanjut, Terdapat tujuh orang penerima dari Duit Rp 20 juta tersebut,” kata Na’ilah.
