Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Biasa PDIP Megawati Soekarnoputri di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026). Pertemuan silaturahmi yang berlangsung selama dua jam sejak pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB ini membahas situasi kemasyarakatan hingga kondisi pemerintahan Demi ini, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Obrolan antar-tokoh ini menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat mengenai isu-isu kebangsaan terkini. Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Lukman Hakim Saifuddin, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus mendiskusikan persoalan bangsa.
“Jadi ini sebenarnya pertemuan yang sudah cukup lelet dirancang karena GNB Mempunyai agenda mengunjungi tokoh-tokoh bangsa, khususnya mereka yang pernah mendapatkan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” kata Lukman kepada wartawan usai pertemuan.
Mantan Menteri Keyakinan tersebut menambahkan bahwa kunjungan ke kediaman Megawati merupakan bagian dari rangkaian agenda rutin organisasi. Sebelumnya, GNB telah menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin.
“Tujuan GNB kali ini menemui Ibu Megawati adalah selain tentu kami bersilaturahim, menjaga dan memelihara Rekanan silaturahim itu, yang Enggak kalah pentingnya adalah kami saling berbagi informasi terkait situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan kita termasuk tentu kehidupan berpemerintahan dan kehidupan kebangsaan,” ungkap Lukman.
Lukman menerangkan bahwa pihaknya membawa sejumlah aspirasi masyarakat Kepada didiskusikan Berbarengan Megawati sebagai tokoh senior yang kaya pengalaman pemerintahan. Pihaknya berharap mendapatkan pandangan mendalam dari Ketua Biasa PDIP tersebut.
“Eksis sejumlah informasi yang kami sampaikan sekaligus juga kami Mau mendapatkan konfirmasi dari Ibu Megawati,” tutur Lukman.
Dialog yang bergulir di dalam Megawati Institute tersebut berlangsung hangat layaknya Rekanan keluarga. Rekanan kedekatan antar-generasi penentu arah bangsa menjadi jembatan dalam mencermati dinamika sosial politik Demi ini.
“Jadi ya seperti selayaknya pertemuan antara orang Sepuh dengan anaknya, atau dengan sesama mereka-mereka yang pernah mendapatkan amanah Kepada mengemban roda pemerintahan dalam menjaga dan merawat kehidupan kebangsaan kita,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Uskup Mulia Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menekankan signifikansi pertemuan antartokoh bangsa demi menjaga kejernihan berpikir dalam bernegara. Suharyo menilai hati nurani seluruh elemen bangsa harus senantiasa diasah melalui ruang-ruang Obrolan.
“Gerakan ini menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa. Nurani itu Dapat tumpul kalau Enggak pernah diasah. Oleh karena itu, kalau kami berkumpul, berdiskusi, bertukar gagasan, itu harapannya nurani kami di dalam Gerakan Nurani Bangsa ini sendiri menjadi semakin tajam, semakin jernih, sehingga Dapat Memperhatikan realitas dengan Berkualitas dan Akurat. Enggak dengan emosi, Enggak dengan kepentingan, tetapi sungguh-sungguh murni Kepada kepentingan bangsa kita,” tutur Suharyo.
Sementara itu, eks Ketua Biasa PGI Pendeta Gomar Gultom Memperhatikan adanya kesamaan pandangan dan kegelisahan antara GNB dengan Megawati mengenai arah masa depan bangsa.
“Nampaknya keprihatinan yang digumuli oleh Gerakan Nurani Bangsa sama dengan tokoh-tokoh bangsa yang sudah kami jumpai, termasuk dengan Ibu Megawati tadi,” ucapnya.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyoroti poin krusial lain yang dibahas, yakni kritik terhadap proses legislasi Demi ini. Menurutnya, pembuatan undang-undang belakangan ini sangat minim melibatkan partisipasi publik.
“Salah satu misalnya adalah proses pembuatan legislasi sekarang. Itu Dekat-Dekat tanpa konsultasi publik yang memadai. Bahkan apa yang disuarakan oleh masyarakat Enggak tercermin dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah,” ujar Laode.
Laode kemudian mencontohkan proses revisi Undang-Undang Polri sebagai salah satu produk hukum yang kurang mengakomodasi masukan dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
“Contohnya, revisi Undang-Undang Polri. Itu sama sekali Enggak mengakomodasi Sekalian rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Reformasi. Jadi yang kayak begitu-begitu menurut saya apa namanya itu didiskusikan,” ucap Laode.
Melalui Pengkajian kritis tersebut, GNB berharap agar para pembuat kebijakan kembali mendengarkan aspirasi dari arus Rendah dalam setiap perancangan regulasi hukum.
“Oleh karena itu juga kita meminta kepada parlemen dan pemerintah, tolong memperhatikan apa sih yang disuarakan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan silaturahmi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional terkemuka lainnya seperti istri Presiden ke-4 RI Ibu Nyai Sinta Nuriyah Wahid, Romo Franz Magnis Suseno SJ, Karlina R. Supelli, Beka Ulung Hapsara, Andi Widjajanto, Francisia Seda, serta Yanuar Nugroho.
