Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan pembenahan pasar modal harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan jumlah penduduk yang besar, kata dia, Indonesia Mempunyai Kesempatan besar menarik arus modal Mendunia.
“Tetapi Kesempatan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah Bisa memperkuat transparansi, tata kelola, dan kepastian hukum,” tutur Hardjuno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai potensi Indonesia sangat besar Tetapi potensi saja Bukan cukup karena yang dibutuhkan merupakan kepercayaan.
Dengan demikian Apabila transparansi, kepastian hukum, dan integritas pasar Lalu diperkuat, sambung dia, Indonesia berpeluang menjadi salah satu tujuan investasi paling menarik di kawasan.
Sebaliknya, menurut dia, apabila persoalan tata kelola Bukan dibenahi, Indonesia berisiko kehilangan Kesempatan masuknya modal Mendunia yang sangat dibutuhkan Demi pembangunan.
Maka dari itu, Hardjuno berpendapat catatan terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) harus dipandang sebagai momentum Demi melakukan reformasi yang lebih mendasar terhadap pasar modal Indonesia.
“MSCI pada dasarnya sedang mengingatkan bahwa pasar modal yang kuat Bukan dibangun oleh euforia, tetapi oleh kepercayaan. Kepercayaan hanya lahir dari transparansi, akuntabilitas, serta rule of law yang berjalan dengan Bagus,” kata dia.
Menurut dia, keputusan MSCI yang tetap mempertahankan Indonesia dalam Golongan negara pasar berkembang alias emerging market belum menjadi Info yang sepenuhnya menggembirakan.
Dalam Market Classification Review 2026, kata dia, MSCI memang Bukan menurunkan status Indonesia, Tetapi Tetap memberikan sejumlah catatan terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float (saham yang dimiliki publik) hingga dugaan coordinated trading (perdagangan terkoordinasi) yang dinilai memengaruhi tingkat keterinvestasian (investability) pasar modal Indonesia.
Hardjuno menilai catatan tersebut menunjukkan persoalan terbesar pasar modal Indonesia Demi ini bukan Kembali soal pertumbuhan jumlah investor maupun kapitalisasi pasar, melainkan Tetap lemahnya kepercayaan terhadap tata kelola dan kepastian hukum.
Dikatakan ia bahwa perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, validitas free float, serta dugaan coordinated trading Bukan boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata.
Ketiga hal tersebut dinilai Malah menyangkut fondasi Istimewa sebuah pasar modal modern, yakni kepercayaan investor terhadap integritas pasar.
Dalam perspektif hukum dan pembangunan, lanjut dia, pasar modal pada dasarnya merupakan pasar kepercayaan.
“Investor Bukan hanya menghitung potensi keuntungan, tetapi juga menilai apakah suatu negara Bisa menjamin keterbukaan informasi, perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku pasar, serta penegakan hukum yang konsisten,” ujar Hardjuno.
Karena itu, dia berharap perhatian MSCI terhadap dugaan coordinated trading harus dijadikan momentum Demi memperkuat pengawasan transaksi di pasar modal.
Ia menuturkan pembentukan harga saham yang Bukan sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar dapat menciptakan distorsi sekaligus mengurangi kredibilitas Bursa Dampak Indonesia di mata investor Dunia.
Ditekankan bahwa Indonesia Bukan Bisa membangun pasar modal besar hanya dengan menambah jumlah investor atau mendorong lebih banyak perusahaan melantai di bursa lantaran yang lebih Krusial memastikan pasar bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya.
Selain pengawasan transaksi, Hardjuno juga menyoroti pentingnya keterbukaan mengenai pemilik manfaat akhir (beneficial owner) suatu perusahaan.
Dirinya mengungkapkan transparansi kepemilikan kini menjadi salah satu standar Istimewa yang diperhatikan investor institusi Mendunia karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan mitigasi risiko.
Dia menyampaikan Apabila struktur kepemilikan terlalu rumit dan sulit ditelusuri, maka tingkat kepercayaan akan menurun.
“Investor Mendunia Demi ini Bukan hanya Menonton laporan keuangan, tetapi juga Menonton kualitas tata kelola dan keterbukaan informasi,” tuturnya.
Hardjuno menambahkan, berbagai negara yang kini menjadi tujuan Istimewa investasi Malah berhasil membangun pasar modal yang kuat karena Bisa menjaga kepastian hukum.
Singapura, misalnya, sambung dia, dikenal dengan transparansi dan penegakan aturan yang konsisten.
Selain itu, ia mengatakan negara-negara lain seperti Korea Selatan dan India juga Lalu memperkuat tata kelola serta perlindungan investor sebagai fondasi pengembangan pasar modal.
