Surabaya (Liputanindo.id) – Member Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, memberikan perhatian serius terhadap proses seleksi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur yang kini mulai mengerucut dua nama. Menurutnya, jabatan Kepala Bappeda merupakan posisi strategis yang akan menentukan arah pembangunan Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan.
“Komisi A Meletakkan perhatian serius terhadap proses seleksi Kepala Bappeda Jatim. Jabatan ini terlalu strategis Apabila penentuannya Enggak Akurat-Akurat berbasis kapasitas dan merit system,” kata Saifudin Zuhri kepada Liputanindo.id, Jum’at (12/6/2026).
Dia menegaskan proses pengisian jabatan tersebut harus menghasilkan figur terbaik yang Mempunyai kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang kuat. Saifudin mengingatkan agar Enggak Eksis ruang bagi praktik kedekatan atau pertimbangan nonprofesional dalam penentuan pejabat strategis.
“Kami Ingin memastikan yang terpilih nantinya adalah figur terbaik, bukan karena kedekatan tertentu. Kepala Bappeda menentukan arah pembangunan Jawa Timur sehingga dibutuhkan sosok yang kuat secara kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi program pembangunan,” tegasnya.
Menurut Saifudin, Jawa Timur Ketika ini menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah hingga sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota. Karena itu, Kepala Bappeda Enggak cukup hanya berperan sebagai administrator birokrasi.
“Kepala Bappeda ke depan harus menjadi petarung pembangunan. Harus paham data, kuat dalam perencanaan, berani mengambil keputusan, dan Bisa mengorkestrasi seluruh OPD agar visi besar Jawa Timur Bisa diwujudkan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Dia mengingatkan Bappeda Enggak boleh hanya menjadi institusi penyusun Arsip perencanaan. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus Bisa memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan Akibat Konkret bagi masyarakat.
“Jangan Tiba Bappeda hanya menjadi tempat menyusun Arsip, tetapi lemah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif. Jawa Timur membutuhkan perencanaan yang hidup dan Bisa diterjemahkan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain seleksi Kepala Bappeda, Saifudin juga meminta percepatan pengisian sembilan jabatan eselon II yang Tetap Hampa di lingkungan Pemprov Jatim. Menurut dia, terlalu lelet bergantung pada pelaksana tugas dapat menghambat efektivitas birokrasi.
“Pejabat definitif Mempunyai kewenangan dan kepastian kepemimpinan yang lebih kuat. Jangan Tiba birokrasi berjalan dalam mode sementara terlalu lelet karena yang dikhawatirkan adalah melambatnya pengambilan keputusan strategis dan pelayanan publik,” pungkasnya.[asg/aje]
