Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei. (Anadolu Agency)
Teheran: Pemerintah Iran menolak keras resolusi yang dikeluarkan Perserikatan Arab terkait operasi pertahanan Iran dalam menanggapi Invasi militer Amerika Perkumpulan dan Israel.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyampaikan penolakan tersebut dua hari setelah pertemuan tingkat menteri Perserikatan Arab yang mengutuk serangan balasan Iran ke pangkalan AS dan menuntut kompensasi.
Baghaei mendesak blok tersebut Kepada menyesuaikan pendekatannya agar Kagak terpengaruh oleh posisi sepihak dari Member tertentu yang dianggap Kagak konstruktif. Ia menegaskan komitmen Kukuh Republik Islam Iran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, terutama mengenai Pelarangan penggunaan kekuatan serta penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan integritas Daerah Seluruh negara.
Terkait serangan rudal baru-baru ini, Baghaei mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut murni bersifat defensif. Ia menyatakan bahwa aksi militer terhadap fasilitas AS di pantai selatan Teluk Persia dilakukan dalam kerangka hak membela diri yang Absah sesuai Pasal 51 Piagam PBB, sebagai respons atas Invasi rezim Zionis dan AS terhadap Iran.
“Aksi pertahanan Republik Islam Iran terhadap pangkalan dan fasilitas militer AS dilakukan dalam kerangka hak inheren Kepada membela diri yang Absah sesuai Pasal 51 Piagam PBB,” ujar Baghaei, seperti dikutip presstv.ir, Jumat, 24 April 2026.
Seruan Iran
Merujuk pada hukum Dunia tentang non-intervensi, ia memperingatkan negara-negara tetangga agar Kagak mengizinkan Daerah mereka digunakan Kepada menyerang Iran. Baghaei menegaskan bahwa pemerintah regional yang memfasilitasi akses, menyediakan pangkalan, atau memberikan dukungan logistik dan intelijen bagi serangan AS-Israel harus bertanggung jawab secara Dunia atas konsekuensi tindakan tersebut.
Baghaei menepis tuduhan yang diarahkan kepada Teheran dan Bahkan menunjuk kehadiran aktor luar kawasan sebagai akar ketidakstabilan di Asia Barat. Menurutnya, ketidakamanan kronis di kawasan tersebut adalah akibat dari intervensi militer asing serta kelanjutan pendudukan dan rencana pemusnahan Anggota Palestina.
Mengabaikan realitas ini, lanjut Baghaei, hanya akan memicu eskalasi ketidakamanan lebih lanjut. Meskipun terjadi gesekan diplomatik, Teheran menyatakan tetap bertekad Kepada memperkuat rasa saling percaya dan kerja sama di antara negara-negara tetangga.
Ia mendesak negara-negara kawasan Kepada memahami tanggung jawab hukum dan politik mereka, menghindari posisi yang memicu ketegangan, dan mengejar jalur interaksi konstruktif berdasarkan rasa hormat yang sama. Ketegangan ini bermula dari Invasi AS-Israel pada 28 Februari yang membunuh pejabat senior dan komandan Iran melalui serangan udara.
Negosiasi AS-Iran
Begitu itu, sejumlah negara Arab di Teluk Persia mengizinkan Daerah dan ruang udara mereka digunakan Kepada menyerang Iran, yang kemudian dibalas oleh angkatan bersenjata Iran dengan 100 gelombang serangan terhadap Sasaran strategis Amerika dan Israel di seluruh kawasan.
Gencatan senjata selama dua minggu yang dimediasi oleh Pakistan telah berlaku sejak 8 April, Tetapi putaran pertama negosiasi Teheran-Washington gagal mencapai kesepakatan karena tuntutan berlebihan dari pihak AS.
Presiden AS Donald Trump secara sepihak memperpanjang gencatan senjata tersebut Sembari menunggu proposal dari Iran Kepada pembicaraan putaran kedua di Islamabad.
Tetapi, Teheran Tetap menahan diri Kepada berkomitmen pada negosiasi lanjutan dengan Argumen tuntutan Washington yang Kagak masuk Intelek serta adanya blokade laut terhadap Iran yang menghambat proses pengakhiran perang. (Kelvin Yurcel)
Baca juga: Kapal Iran yang Disita AS di Teluk Oman Angkut Bahan Baku Medis Vital
