Aksi demonstrasi dan blokade jalan yang dipimpin oleh organisasi Bolivian Workers’ Central (COB) beserta Golongan tani melumpuhkan Kawasan Bolivia pada Senin, 2 Juni 2026.
Gelombang protes yang telah berlangsung selama lebih dari 30 hari ini dipicu oleh penolakan terhadap kebijakan neoliberal pemerintahan Presiden Rodrigo Paz, termasuk upaya privatisasi aset publik dan pemotongan anggaran program sosial.
Akibatnya, akses jalan Primer menuju ibu kota administratif La Paz terputus total selama empat minggu, menyebabkan kelangkaan parah bahan pangan serta bahan bakar minyak (BBM) yang Membangun harga-harga melonjak drastis.
Menurut data Administrasi Jalan Bolivia, Golongan demonstran mempertahankan 80 titik blokade yang tersebar di enam dari sembilan departemen negara tersebut, dengan konsentrasi terbesar berada di Cochabamba sebanyak 32 titik dan La Paz sebanyak 19 titik.
Kondisi ini memaksa ribuan siswa mengikuti kelas virtual, sementara antrean kendaraan di SPBU mengular hingga berhari-hari akibat pasokan bahan bakar yang tersendat selama enam hari terakhir.
Ketegangan sosial semakin meningkat setelah Majelis Legislatif, yang dikuasai oleh Golongan sayap kanan sebesar 93 persen, membatalkan undang-undang yang membatasi deklarasi status darurat, sehingga memberikan kebebasan bagi eksekutif Demi mengerahkan militer guna menekan protes.
Lembaga Ombudsman Bolivia telah mengeluarkan peringatan bahwa bahasa konfrontatif dan ancaman dari para juru bicara pemerintah Malah merusak Kesempatan dialog dengan pimpinan buruh dan transportasi.
Di sisi lain, upaya mediasi yang dilakukan Serempak oleh Gereja Katolik, Wakil Kepresidenan Negara, dan Kantor Pembela Rakyat Ketika ini berada dalam posisi buntu.
“The package of decrees and laws promoted by the executive branch—focused on the privatization of strategic resources, economic liberalization, and the reduction of the state’s role (DS5503)—combined with inflation, government mismanagement, broken promises, the attempt at agrarian reform, and the constant underestimation of the popular bloc as a political actor, has strained institutional stability to the breaking point,” kata Valeria Duarte Galleguillos, ilmuwan politik dan peneliti Bolivia.
Valeria Duarte Galleguillos menambahkan bahwa gerakan massa kini Kagak Kembali sekadar menuntut pembatalan undang-undang tertentu.
“The demands of social organizations no longer revolve solely around the repeal of specific laws; today, the mobilization directly demands Paz’s resignation,” tegas Valeria Duarte Galleguillos.
Di tengah situasi pelik tersebut, Penduduk yang mengantre bahan makanan mengeluhkan kondisi ekonomi yang kian memburuk di kota yang berada di ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut tersebut.
“Everything is upside down; the situation is very serious,” ujar Guillermo Villegas, seorang karyawan bank.
Guillermo Villegas menambahkan bahwa Akibat krisis ini juga sangat membebani urusan domestik dan pendidikan anak-anaknya.
“He is a president who promised a great deal and delivered nothing,” kata Ana María Quintana, seorang pengacara dan guru yang mengeluhkan biaya perbaikan mobilnya akibat kualitas BBM yang Kagak baik.
Di tingkat parlemen, sejumlah Personil legislatif mulai mencari solusi institusional Demi meredakan gejolak politik.
Deputi dari blok Unidad, Carlos Alarcón, mengusulkan referendum penarikan kembali (recall referendum) yang dipercepat Demi presiden, wakil presiden, dan legislator guna menghindari kejatuhan pemerintahan secara paksa.
“We cannot allow violence to depose and overthrow governments,” tutur Carlos Alarcón.
Hingga Ketika ini, Presiden Rodrigo Paz dilaporkan Lagi Lalu menyerukan dialog dari Cochabamba dan mengharapkan adanya resolusi damai dalam beberapa hari ke depan, meskipun ajakan tersebut telah ditolak mentah-mentah oleh Golongan demonstran.
