Kita tentu harus berinovasi ya, kita Kagak Kagak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra (jalur kereta Trans Sumatra) rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung Kagak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.
“Kita tentu harus berinovasi ya, kita Kagak Kagak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita Dapat mendapatkan pendanaan di luar APBN,” kata Menhub.
Pemerintah akan mengedepankan berbagai Hasil karya pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN,
Dudy mengatakan pemerintah membuka Kesempatan keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN Buat mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.
Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu Asa pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.
“Iya, tentunya Asa kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector),” ujarnya.
Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto Buat memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama Buat mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini kita akan matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari Asa maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) Buat mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien khususnya di luar Jawa,” katanya.
Pemerintah telah membentuk tim Tertentu Buat mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang Sekeliling 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.
Direktur Primer PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak arahan Presiden Prabowo Subianto Buat mengembangkan jaringan rel perkeretaapian di luar Jawa.
Bobby mengaku pihaknya segera melakukan pengkajian terkait proyek pengembangan jalur kereta api tersebut Berbarengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, termasuk Kementerian Perhubungan.
“Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang Membikin tim Tertentu Buat pengkajian ini dengan Kemenko Infrawil, Danantara, Kementerian Perhubungan,” kata Bobby ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).
Bobby mengatakan pengembangan jaringan rel kereta di Sumatra dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Buat memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Sumatera.
Adapun kebutuhan pendanaan proyek tersebut ditaksir mencapai Sekeliling 25 miliar dolar Amerika Perkumpulan (AS) atau Sekeliling Rp350 triliun.
“Kalau totalnya itu (Anggaran yang dibutuhkan pembangunan jaringan kereta Trans) Sumatera, itu Dapat Sekeliling 20-25 miliar dolar AS atau Sekeliling Rp350 triliun dari ujung ke ujung,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, Ketika ini jaringan rel aktif di Sumatra Tetap terpisah-pisah dan belum saling terkoneksi secara penuh.
KAI menetapkan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai prioritas Primer dalam tahap awal proyek Trans Sumatera tersebut.
