Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Insan (Komnas HAM) mengungkap sejumlah Intervensi baru dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Saurlin P Siagian menyatakan Intervensi tersebut diperoleh dari pemeriksaan delapan pihak serta analisis rekaman kamera pengawas atau CCTV dan data komunikasi.
“Berdasarkan hasil analisis dan bukti-bukti berupa rekaman CCTV, hasil analisis seluler dari kepolisian, teknologi yang digunakan kepolisian Buat mengakses percakapan dari BTS (Base Transceiver Station) serta keterangan saksi, Komnas HAM menyimpulkan bahwa berdasarkan klaster analisis rekaman CCTV, setidak-tidaknya terdapat empat belas orang yang saling terhubung di Sekeliling kantor YLBHI (Yayasan Lembaga Donasi Hukum Indonesia), Jakarta Pusat,” katanya dalam konferensi pers perkembangan kasus Andrie Yunus di Jakarta, Senin.
Selain itu menurut dia, terdapat lebih dari lima orang tak dikenal lain yang berada di Posisi dengan aktivitas mencurigakan serta dugaan keterlibatan pelaku lain yang Tak berada di tempat kejadian.
Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan identitas Bajakan dalam registrasi nomor telepon, yang diaktifkan hanya satu hingga dua hari sebelum kejadian.
“Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain Buat meregistrasi nomor HP telepon selulernya, diantaranya menggunakan nama anak berusia lima tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutupi identitasnya,” kata Saurlin.
Intervensi lain menurut dia, menunjukkan keterkaitan pergerakan pelaku dengan sebuah Posisi yang diduga menjadi titik awal aktivitas sebelum kejadian.
Selain itu, pelaku diduga membawa barang mencurigakan seperti plastik berisi cairan dan perangkat tertentu, serta Lagi mengikuti korban setelah kejadian.
Komnas HAM menilai rangkaian Intervensi tersebut menunjukkan pola koordinasi yang kuat sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Upaya pengungkapan menyeluruh dinilai Krusial Buat memastikan Sekalian pihak yang terlibat dapat diidentifikasi dan diproses sesuai hukum.
