Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp300 triliun per tahun sekaligus mengurangi kemacetan, polusi, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat.
“Demi ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut Aan, ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan.
Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah Lanjut mengembangkan Angkutan Lumrah Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota Esensial sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Meski begitu, Aan Kagak merinci ke-20 kota tersebut.
Ia mengatakan, program itu bertujuan Demi mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.
Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menyediakan aplikasi Kawan Darat Demi membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara Segera dan terukur.
Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs Formal Mitra Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard Demi pemantauan laporan operasional, digital checker app Demi mengawasi Penyelenggaraan standar pelayanan minimal oleh operator bus, dan checker web Demi Menonton pencapaian standar pelayanan minimal.
