Blitar (Liputanindo.id) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 menuai kritik tajam dari parlemen. Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka menyoroti alokasi anggaran Kepada pemenuhan gizi dan kesehatan ibu hamil yang dinilai jauh dari kata ideal.
Bagaimana Tak, Kepada periode satu tahun penuh, pos anggaran tersebut hanya dipatok di Bilangan Rp100 juta. Padahal pos ini terbilang cukup Krusial karena berurusan pada pengentasan stunting anak.
Bilangan ini dianggap Tak relevan dengan tantangan kesehatan daerah, terutama dalam upaya menekan Bilangan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya Sosok sejak dalam kandungan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang juga tokoh sentral PDIP, Supriadi, menegaskan bahwa potret anggaran ini menunjukkan adanya skala prioritas yang keliru dalam postur keuangan daerah. Menurutnya, pemenuhan gizi adalah investasi jangka panjang yang Tak Dapat ditawar dengan Bilangan minimalis.
“Eksis Sekeliling 20 poin yang memang harus, itu urgent dan segera ditinggalkan (dievaluasi) oleh pemerintahan,” ungkap Supriadi dengan nada tegas di hadapan awak media pada Senin (27/4/2026).
Supriadi menambahkan bahwa Intervensi ini bukan sekadar Bilangan, melainkan cerminan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat Dasar. Kritik ini menjadi sinyal keras bagi eksekutif Kepada segera melakukan perombakan sebelum RAPBD disahkan menjadi Perda.
Menanggapi hujan kritik dari legislatif, Bupati Blitar Rijanto, Tak menampik adanya keterbatasan tersebut. Ia mengakui bahwa postur APBD Kabupaten Blitar Begitu ini tengah mengalami tekanan hebat, sehingga banyak pos anggaran yang belum Dapat terakomodasi secara maksimal.
“Ya memang ya, Tak hanya DPRD, kita sendiri perhatikan. Karena kondisi keuangan kita memang sementara ini belum Bagus-Bagus saja,” ujar Rijanto.
Tetapi, Rijanto menekankan bahwa persoalan gizi bukan hanya tanggung jawab lokal semata. Mengingat pemenuhan gizi adalah bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden, pihaknya berencana melakukan langkah koordinasi vertikal.
“Semoga ini menjadi bahan kami Kepada mengadakan komunikasi dengan pemerintah yang lebih atas, Bagus ke provinsi maupun ke pusat, agar hal semacam ini menjadi perhatian ekstra,” lanjutnya.
Bupati Rijanto menyadari betul bahwa sebagai pemerintah daerah, mereka berkewajiban menyukseskan program pusat, termasuk visi besar Presiden terkait penguatan gizi nasional. Tetapi, ia memberikan catatan realistis bahwa semangat saja Tak cukup Kalau Tak dibarengi dengan dukungan fiskal yang memadai.
“Ini adalah programnya Presiden yang harus kita backup. Tapi mem-backup ini kalau kekurangan Anggaran atau Anggaran Tak cukup, ya Tak akan Dapat berjalan mulus. Ini bagaimana harus kita upayakan Berbarengan-sama,” pungkas Rijanto. [owi/suf]
