Polri Niscayakan Tindak Personil yang Tak Independen di Pilkada

Polri Pastikan Tindak Anggota yang Tidak Netral di Pilkada
Sejumlah personel Sat Brimob Polda Malut mengikuti apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja 2024(ANTARA FOTO/Andri Saputra)

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memastikan menindak anggota yang tidak netral pada Pilkada Serentak 2024, karena ini sudah ada aturannya sehingga jjka ditemukan maka akan ditindak secara tegas.

“Terkait pilkada, kami memang secara fokus lebih kepada masalah netralitas anggota,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim saat dikonfirmasi di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, pada Pilkada 2024 setiap anggota harus terus diingatkan terkait netralitas dan memastikan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

Baca juga : DKPP Antisipasi Pusingkatan Aduan di Pilkada

Irjen Abdul Karim mengatakan bahwa sudah jelas kebijakan pimpinan, bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya.

Cek Artikel:  Ridwan Kamil Lakukan Konsolidasi denganKader PPP

“Buat itu kami akan tindak tegas apabila menemukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Divpropam Polri telah menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional untuk menentukan langkah strategis anggota dalam rangka menyamakan persepsi.

Baca juga : Sirekap Digunakan Tengah, Perludem : Akan Timbul Tengah Kekhawatiran di Masyarakat

Pada rakor tersebut lanjut Irjen Abdul Karim, selain membahas terkait isu netralitas, Propam Polri juga membahas isu lain yang menyangkut penegakan hukum.

Dia menjelaskan bahwa Polri selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

“Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, dan penerapan kode etik. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus di tubuh Polri,” katanya.

Cek Artikel:  Paslon RK-Suswono Ajak Istri untuk Kenalkan 70 Solusi buat Jakarta

Ia memastikan, Propam Polri betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus secara objektif dan masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota juga harus tegas dan transparan.

“Kami juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, maka akan memperbaiki organisasi,” ujarnya. (Ant/P-2)

Mungkin Anda Menyukai