pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar Bunyi masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan
Jakarta (ANTARA) – Selama bertahun-tahun, pembangunan Papua sering dibicarakan dalam Bilangan-Bilangan besar tentang investasi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai program percepatan pembangunan nasional.
Jalan dibangun, bandara diperluas, jaringan konektivitas diperkuat, dan Biaya otonomi Spesifik Lalu digelontorkan.
Tetapi di balik seluruh upaya itu, Lagi tersisa satu pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab, yakni apakah pembangunan Pas-Pas tumbuh dari Langkah hidup, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat Papua sendiri.
Pertanyaan itu menjadi semakin Krusial ketika Papua menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar persoalan infrastruktur fisik.
Ketimpangan pembangunan antara Kawasan pesisir dan pegunungan Lagi terjadi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, sementara perubahan Mendunia seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi hijau mulai menghadirkan tekanan baru bagi masyarakat lokal.
Dalam situasi seperti itu, pembangunan Tak Tengah cukup hanya mengandalkan pendekatan yang seragam dan datang dari atas ke Rendah.
Oleh karena itu, munculnya gagasan pembangunan berbasis etnosains di Papua menjadi sesuatu yang menarik Buat dicermati.
Gagasan ini mencoba menempatkan pengetahuan lokal, budaya, dan pengalaman masyarakat adat sebagai bagian Krusial dalam merancang masa depan Papua.
Pendekatan tersebut akan menjadi salah satu bahasan Primer dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 yang segera digelar pada 27–29 Mei 2026 di Gedung Papua Youth Creative Hub Kota Jayapura dengan tema “Hasil karya Pembangunan Papua Berbasis Etnosains”.
Mengubah Langkah pandang
Konferensi itu bukan sekadar Perhimpunan Percakapan Lazim. Di balik tema yang diangkat, tersimpan upaya Buat mengubah Langkah pandang terhadap pembangunan Papua.
Selama ini, pembangunan sering dipahami sebagai proses menghadirkan modernitas dari luar ke dalam Papua. Padahal masyarakat adat Papua sesungguhnya telah Mempunyai sistem pengetahuan yang berkembang selama ratusan tahun dan terbukti Pandai menjaga keseimbangan hidup dengan alam.
Jadi memang kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua Tak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam. Pendekatan berbasis etnosains menjadi alternatif solusi yang akan Pandai menjembatani kearifan lokal dengan Hasil karya modern.
Wacana itu sangat relevan dengan realitas pembangunan Mendunia Ketika ini. Dunia mulai menyadari bahwa modernisasi yang mengabaikan budaya lokal sering kali Bahkan melahirkan masalah baru, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya identitas masyarakat adat.
Di banyak negara, pendekatan pembangunan berbasis komunitas mulai dipandang lebih berkelanjutan karena masyarakat Tak Tengah hanya menjadi objek pembangunan, melainkan pelaku Primer yang menentukan arah perubahan.
Papua Mempunyai modal sosial dan budaya yang sangat besar Buat menjalankan pendekatan tersebut.
Masyarakat adat Papua selama ini telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi, sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan, hingga tata kelola sosial yang menjunjung keseimbangan dan keadilan.
Pengetahuan seperti ini sering dianggap sederhana karena Tak lahir dari laboratorium modern, padahal sesungguhnya mengandung nilai universal yang relevan dengan tantangan Mendunia Ketika ini.
Di tengah ancaman perubahan iklim misalnya, dunia Bahkan mulai belajar dari komunitas adat tentang bagaimana menjaga hutan, mengelola air, dan mempertahankan keseimbangan alam. Dalam hal ini, etnosains bukan sekadar romantisme budaya, melainkan sumber pengetahuan alternatif yang dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan masa depan.
Konferensi APS III juga memperlihatkan upaya menghadirkan ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh Religi, Perempuan, pemuda, hingga komunitas Global.
Sebanyak 10 Perhimpunan tematik akan dibuka, mulai dari Perhimpunan Masyarakat Adat Papua, Perhimpunan Religi, Perhimpunan Perempuan Papua, Perhimpunan Kesehatan, Perhimpunan Pendidikan, hingga Perhimpunan Perikanan dan Kelautan serta Perhimpunan Ekonomi dan Bisnis.
Kehadiran Perhimpunan-Perhimpunan tersebut Krusial karena pembangunan Papua selama ini sering dibicarakan dalam ruang-ruang birokrasi yang jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar Bunyi masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan.
Merumuskan kebijakan
