Ahli Nilai Utang Pemerintah Tak Dapat Dikaitkan dengan Program MBG

Jakarta: Anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan Metode berpikir fiskal yang terlalu dangkal. Serta Bukan memahami mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.

Ahli sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah Bukan digunakan Buat membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

“Dalam struktur APBN modern, utang negara Bukan pernah berdiri Buat membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi Kekuatan, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, Rabu, 13 Mei 2026.

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Nomor ini setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Menurut Ronny, realisasi utang Bukan dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurut dia, penyebutan utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang Bukan presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka Segala program negara, dari jalan tol Tamat gaji ASN, Dapat dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujar dia.

Ilustrasi. Foto: dok MI/Atet Dwi.

 

Ronny menekankan, investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya Insan menjadi fondasi Istimewa produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi Mempunyai kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah Demi dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan Fulus Buat makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terang dia.

 

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang Jelek. Karena, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga Mempunyai multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Fulus negara Bukan hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi Dunia yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” imbuh dia.

Oleh karena itu, Ronny menilai perdebatan publik Semestinya difokuskan pada efektivitas Penyelenggaraan program, bukan mempertanyakan keberadaannya.

“Perdebatan yang sehat Semestinya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini Akurat sasaran, efisien, dan Bukan bocor,” Terang dia.