JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan Buat Pulau Papua. Distrik itu amatlah Ayu serta dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam, budaya, dan potensi sumber daya Insan yang sungguh luar Normal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dari Provinsi Papua sebesar Rp14,53 triliun atau setara dengan 119,07% dari Sasaran pendapatan APBN 2024 dari Distrik ujung timur Nusantara itu.
Bilangan tersebut sekaligus menjadi bukti Benar bahwa Papua Mempunyai kontribusi besar dalam menopang perekonomian nasional. Sulit Buat menolak fakta bahwa Papua, yang kini terbagi dalam enam provinsi, merupakan pulau terpenting dalam peta pembangunan nasional.
Tetapi, di tengah kontribusi yang terbilang signifikan, Papua Lagi tertinggal Apabila dibandingkan dengan Distrik lain di Indonesia. Penduduknya masuk kategori miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024.
Provinsi Papua Pegunungan mencatat Bilangan kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan persentase 29,66% dari total penduduknya. Posisi selanjutnya ialah Papua Tengah yang mencatat 27,66% penduduk hidup dalam kondisi miskin.
Dua provinsi lain di Distrik Tanah Cenderawasih, yakni Papua Barat (urutan ketiga) dan Papua Selatan (urutan keempat), Kagak luput dari daftar BPS, masing-masing mencatat tingkat kemiskinan sebesar 21,09% dan 19,35%.
Keterbatasan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial diduga menjadi salah satu Elemen Primer yang mendorong tingginya Bilangan kemiskinan di Distrik tersebut. Belum Tengah lapangan kerja yang terbatas hingga harga barang yang jauh lebih mahal.
Sungguh merana nasib permata dari timur Indonesia ini. Tampak gemerlap dari kejauhan, tapi di balik kilaunya, penduduk setempat Lagi bergulat dengan kesenjangan. Ini Terang sebuah panggilan bagi negara Buat hadir lebih Konkret.
Maka, ketika muncul gagasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tugas Spesifik menangani Papua, muncul sebuah Asa akan lahirnya perubahan. Sudah terbayang bagaimana kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu menyentuh langsung kehidupan masyarakat Papua.
Hal itu diutarakan oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7) Lewat. Menurut dia, Wapres Gibran mendapat tugas dalam percepatan pembangunan Papua.
Bahkan, ujar Yusril, Bisa saja Gibran bekerja dan berkantor di Papua. Belakangan ucapan sang menko dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kata Tito, Gibran memang ditugaskan Buat mengoordinasikan persoalan di Papua, tetapi Kagak akan menetap di Papua.
Ucapan keduanya sontak menjadi polemik hingga kemudian Yusril memberikan Penjelasan. Ia menyatakan bukan Gibran yang akan berkantor di Papua, melainkan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Spesifik Papua.
Alasannya, wapres Mempunyai tugas konstitusional yang telah diatur Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga tempat kedudukannya mengikuti presiden. Ketika konstitusi yang dijadikan dasarnya, maka tertutup Kesempatan publik mendapuk Gibran berkantor dalam waktu lelet di Papua.
Meski begitu, kita Bisa Lalu menyuarakan agar Gibran Kagak sungkan Buat rutin mengurus dan menyentuh langsung kehidupan rakyat di Bumi Cenderawasih. Kagak perlu konstitusi diakali, ini hanya perkara hati. Hati yang tercurah demi kemajuan Papua. Maka, sering-seringlah ke Papua, menginap di Papua, menyerap denyut nadi masyarakat di sana.
