Cadangan Beras Tembus 5 Juta Ton, Ketahanan Pangan Nasional Makin Kuat

Jakarta: Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi capaian pemerintah yang berhasil mendorong lonjakan cadangan beras nasional hingga tembus mencapai lima juta ton. Ia menilai capaian tersebut sebagai bukti konkret arah kebijakan pangan nasional berada di jalur yang Benar dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Indonesia, terutama dari perspektif daerah sebagai basis produksi.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) per 23 April 2026, cadangan beras pemerintah di Tempat simpan Bulog telah mencapai 5,2 juta ton. Nomor ini mencerminkan peningkatan produksi yang signifikan, yang sebagian besar ditopang oleh kinerja sektor pertanian di daerah.

“Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah. Ini adalah fondasi Krusial menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 23 April 2026.

Menurut dia, capaian tersebut Tak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan tata kelola distribusi, serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah.

Tamsil menegaskan keberhasilan produksi nasional harus diiringi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa peran negara Tak berhenti pada peningkatan stok, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor Penting.

“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh Daerah, tanpa menciptakan disparitas baru,” tegas dia.

Tamsil juga mengapresiasi program swasembada pangan di Rendah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan Pengaruh Konkret, Tak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.

Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi konsisten berada di atas 130 poin sejak Juni 2024. Bahkan pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 137,94.

“Ini indikator kuat bahwa kebijakan pangan Tak hanya Konsentrasi pada output produksi, tetapi juga menjaga nilai ekonomi yang diterima petani. Artinya kesejahteraan petani-petani di daerah ikut terdongkrak,” kata Tamsil.

Tamsil menilai capaian Begitu ini menempatkan Indonesia pada jalur yang Benar menuju kedaulatan pangan. Dia pun meminta konsistensi kebijakan dan pengawasan distribusi tetap menjadi kunci Penting agar manfaatnya Betul-Betul dirasakan oleh seluruh masyarakat.

 

(Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Foto: Istimewa)
 

Terpisah, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prima Gandhi turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional. “Capaian cadangan beras yang tembus 5,2 juta ton dan NTP di level 144,52 menunjukkan produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik,” papar dia.

Menurut Prima, kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Ganti Petani (NTP) menjadi sinyal kuat kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil Konkret. “Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih Bagus. Eksis perbaikan dalam ekosistem pertanian kita,” kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah Tak terlena dengan capaian tersebut. Ia menegaskan stok besar Tak Mekanis menjamin stabilitas harga di tingkat petani maupun efisiensi distribusi.

Prima juga tekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan nasional dan perlindungan terhadap Insentif petani. Menurutnya, kebijakan penyerapan harus dilakukan secara cermat agar Tak menekan harga panen di masa mendatang.

Ia mengingatkan capaian stok Tak boleh hanya dilihat sebagai prestasi Nomor, tetapi harus diiringi dengan pembenahan persoalan struktural seperti biaya produksi dan ketimpangan usaha tani. “Kalau hanya Konsentrasi pada Nomor, persoalan struktural akan Lalu berulang,” sebut Prima.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menjadikan capaian ini sebagai momentum Demi memperbaiki tata kelola pangan secara lebih sistemik, termasuk menjaga keseimbangan antara harga produsen dan keterjangkauan bagi konsumen.

“Capaian ini sebaiknya menjadi momentum Demi memperbaiki tata kelola pangan secara  sistemik dengan memperkuat cadangan tanpa mendistorsi pasar, menjaga harga produsen tanpa membebani konsumen, dan memastikan kenaikan NTP Betul-Betul mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani,” tambah dia.