Donald Trump menunjukan daftar negara-negara dengan besar tarif yang dikenakan. (EPA-EFE/KENT NISHIMURA / POOL)
Jakarta: Presiden Amerika Perkumpulan Donald J. Trump memutuskan Demi menunda pemberlakuan tarif resiprokal yang sempat diumumkan. Penundaan itu berlaku selama 90 hari dan dalam periode tersebut tarif impor ke Negeri Om Sam akan berlaku universal 10 persen.
Hanya Tiongkok yang dikecualikan dari penundaan tarif tinggi. Alih-alih ditunda, tarif impor dari Negeri Layar Bambu ke AS Bahkan ditambah menjadi 125 persen. Apa yang dilakukan oleh Trump dipandang mencerminkan kegelisahan Washington atas kebijakan tak Biasa tersebut.
“Waktu Senggang 90 hari yang diberikan Trump sebenarnya mencerminkan kecemasannya bahwa ancaman tarif tinggi terhadap puluhan negara akan dianggap sebagai incredible threat, ancaman yang terlalu ekstrem Demi dipercaya dan Bahkan memicu retaliasi kolektif,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi, Kamis, 10 April 2025.
Menurutnya, penundaan selama 90 hari dilakukan oleh Trump dengan tujuan membuka ruang waktu bukan karena Ingin berkompromi, tetapi karena ia Mengerti bahwa Apabila Seluruh negara menolak tunduk, strateginya akan gagal total.
Oleh karena itu, negara-negara yang terancam, termasuk Indonesia, Bukan Sepatutnya menanggapi Waktu Senggang ini dengan sikap kompromistis berlebihan.
.jpg)
(Ilustrasi ekspor impor. Foto: Dok MI)
Indonesia disarankan bangun koalisi dagang
Sebaliknya, kata Syafruddin, Indonesia perlu menggunakan waktu ini Demi memperkuat posisi tawar, membangun koalisi dagang dengan negara-negara yang mengalami tekanan serupa, dan menyusun respons diplomatik yang berbasis resiprositas.
“Strategi terbaik adalah menunjukkan bahwa Indonesia Bukan mudah ditekan, Tetapi siap berdialog dalam kerangka yang adil. Dengan begitu, Indonesia Bukan hanya menghindari jebakan konsesi sepihak, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membentuk tatanan perdagangan Dunia yang lebih seimbang dan bermartabat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syafruddin mengapresiasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bakal memanfaatkan Waktu Senggang 90 hari Demi menyusun kerangka kerja sama antara Indonesia dan AS. Itu pararel dengan upaya memperkuat ketahanan kawasan Berbarengan negara-negara ASEAN.
Di tengah tekanan tarif sepihak dari Amerika Perkumpulan, imbuh Syafruddin, Indonesia Bukan hanya merespons secara bilateral, tetapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif.
“Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret, seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri, dan perluasan pasar intraASEAN agar Bukan berhenti pada retorika diplomatik,” kata dia.
“Strategi ini merupakan langkah membentuk koalisi negara berkembang Demi menyeimbangkan kekuatan negara adidaya yang makin agresif. Apabila dijalankan secara konsisten, Indonesia bukan hanya memperkuat daya tahan nasional, tetapi juga ikut memimpin transformasi ASEAN menjadi kekuatan ekonomi yang lebih Independen, Unggul, dan dihormati dalam arsitektur Dunia,” ungkap Syafruddin.
