HARI pencoblosan pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2004. Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (27/11) di ruas jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Tetap adanya alat peraga sementara belum dicopot.
Pantauan di Posisi jalan HZ Mustofa, Unsil, Perintis Kemderkaan, Linggajaya, Sutisna Senjaya, RE Martadinata serta jalan lainnya di Kota Tasikmalaya menuju Bandung maupun Garut hingga ke Ciamis terlihat legang. Akan tetapi, beberapa alat peraga sementara (APS) Tetap Terdapat belum diturunkan.
Yanti, 55, Anggota jalan Perintis Kemerdekaan mengatakan, memang Sepatutnya Segala alat peraga kampanye yang Mempunyai unsur politik harus dicopot dan diturunkan tapi di ruas jalan ini sangat ironis Tetap belum Terdapat tindakan yang dilakukan petugas KPU maupun Bawaslu terutamanya dicopot. Karena, pencopotan ini Sepatutnya dilakukan pada masa tenang tapi ini sudah pencoblosan.
“Jadi kami binggung juga terkait alat peraga kampanye belum diturunkan petugas apalagi ukuran besar ini dan siapa nama calon Wali Kota Tasikmalaya sebenarnya. Kami meminta agar petugas supaya menurunkannya supaya Kagak Terdapat kecemburuan sosial di masyarakat, dan alat peraga yang lain diturunkan tapi ini dibiarkan,” katanya, Rabu (27/11/2024).
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Interaksi Masyarakat Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron mengatakan, selama ini Bawaslu Tetap Lalu melakukan pengawasan terkait alat peraga kampanye (APK) Kekasih calon yang belum diturunkan termasuk politik Dana di masa pencoblosan. Karena, memang pengawasan itu harus dilakukan supaya pada pemilihan kepala daerah berjalan Fasih.
“Bagi Bawaslu selama ini Tetap melakukan pengawasan berkaitan dengan APK Kekasih calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat yang Tetap belum diturunkan petugas. Akan tetapi, Demi alat peraga sementara yang Tetap belum diturunkan kewenangannya itu Satpol PP dan pemerintah daerah,” paparnya. (H-2)
