PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami defisit anggaran, sehingga Tak sanggup menggelar pemungutan Bunyi ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan mendiskualifikasi pencalonan Ade Sugianto, pemenang pilkada, dan harus dilakukan PSU.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mochamad Zein mengatakan, terkait putusan MK, pihaknya Tetap mengalami defisit dan Tak sanggup menggelar pemungutan Bunyi ulang (PSU) dalam kurun 60 hari ke depan.
“Pada Pilkada serentak 2024 kemarin saja, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah menganggarkan biaya dari hasil menabung 3 tahun. Apabila PSU harus digelar, jujur saja kami tak sanggup kalau mengandalkan dari APBD yang selama ini sudah defisit. Kondisi ini telah dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,” katanya, Rabu (26/2).
Dia menambahkan Pemkab Tasikmalaya telah melakukan zoom meeting Serempak gubernur. Pihaknya melaporkan kondisi dan meminta Sokongan anggaran Penyelenggaraan Demi PSU.
“Demi langkah teknis memang yang Tak menyangkut anggaran PSU Tetap Dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami Lanjut berkoordinasi dengan provinsi, terutama persiapan Penyelenggaraan PSU dan dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar akan membantu dan menyiapkan anggaran setengahnya dari jumlah yang dibutuhkan Demi PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp50 miliar.
“Anggaran dibutuhkan sebesar Rp50 miliar dan setengahnya Tengah anggaran ditanggung oleh Kabupaten Tasikmalaya. Kita siapkan anggaran setengahnya. Kami telah berkomunikasi dengan Pemkab, KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan KPU Jawa Barat Demi Penyelenggaraan PSU. PSU wajib dilaksanakan sesuai amanah konstitusi paling lelet 60 hari sesuai putusan MK,” pungkasnya.
Sebelummya, MK memutuskan Demi mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Dia dinyatakan telah dua periode menjadi bupati.
