Berhemat Mesti Benar

PRESIDEN Prabowo Subianto terbukti Kagak hanya berwacana atau bernarasi. Setelah berulang kali menyerukan Demi memotong pemborosan anggaran, Presiden kedelapan Republik Indonesia itu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dari kebijakan tersebut, penghematan belanja negara diperkirakan mencapai Rp306,695 triliun.

Nomor itu terdiri atas penghematan APBN 2025 sebesar Rp256,10 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,595 triliun. Prabowo tentunya sadar, kebijakan tersebut Kagak memuaskan bagi Segala pihak. Bahkan mungkin saja Eksis yang Kesal. Betapa Kagak, inti instruksi tersebut ialah memotong belanja negara. Terkhusus, belanja nonprioritas yang menjadi kebiasaan kalangan birokrat dalam menghabiskan anggaran hanya demi dinyatakan serapan anggaran Berkualitas.

Cek Artikel:  Rusaknya Integritas Wasit Pemilu

Jadi, kegiatan seperti seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas bakal dikurangi hingga separuh. Belanja honorarium juga diminta dilakukan secara terukur.

Bagi sebagian birokrat, perjalanan dinas adalah salah satu sumber pendapatan tambahan Formal dan Absah mereka.

Akan tetapi, publik harus menyadari banyaknya kasus korupsi dengan modus perjalanan dinas fiktif Membikin kegiatan itu kerap dikritik. Prabowo memang mengincar perilaku sebagian aparat negara yang terbiasa Membikin keuangan negara bocor. Kebiasaan itu pun pernah diungkapkan mendiang begawan ekonom yang juga ayahanda Presiden Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo. Pada akhir 1993, Sumitro pernah menghitung kebocoran Biaya pembangunan negeri ini yang mencapai 30%.

Sayangnya, praktik di masa Orde Baru itu Lagi juga berlaku di era Reformasi. Seperti Demi pemerintahan sebelumnya, ketika anggaran Demi program revolusi mental malah dipakai Demi membeli sepeda motor trail. Yang paling Kagak masuk Intelek, Eksis pula dari anggaran Rp10 miliar Demi program stunting di daerah, sebanyak Rp6 miliar di antaranya dipakai Demi studi banding dan Rp2 miliar Demi rapat Penilaian. Adapun yang jadi makanan Demi ibu hamil dan anak di Rendah dua tahun hanya Rp2 miliar.

Cek Artikel:  Memveto Putusan MK

Lampau, Eksis juga yang menggunakan anggaran stunting Demi memperbaiki pagar puskesmas. Entah apa isi di dalam kepala para pengguna anggaran itu selain sibuk mencari Langkah mendapatkan bagian dari Doku negara.

Presiden juga sudah Mengerti dan memahami Intelek bulus para pengelola anggaran tersebut.

Dan, publik pun Meletakkan Cita-cita Prabowo Kokoh menghadapi, melawan, serta menyikat para pelaku pemborosan keuangan negara. Jangan ragu menciptakan pemerintahan yang efisien.

Tetapi, kita ingatkan pula pemerintah Demi berhati-hati dalam memberlakukan pengetatan anggaran ini. Jangan Tiba niat Berkualitas menghemat anggaran itu Bahkan Membikin laju pertumbuhan ekonomi Mandek.

Cek Artikel:  Bereskan Tata Kelola Mudik

Bagaimanapun, anggaran negara adalah salah satu instrumen Krusial pendongkrak ekonomi. Bagi daerah, Biaya transfer ke daerah bahkan sudah serupa jantung yang menghidupi. Bila jantung itu Lalu ditekan, sirkulasi darah Kagak Lancar.

Maka, jangan Tiba niat Berkualitas menghemat anggaran malah kontraproduktif karena ketidakcermatan dalam menentukan skala prioritas. Berhemat itu Krusial, tapi geliat ekonomi juga Kagak kalah Krusial. Karena itu, lakukan Segala dengan cermat, Benar, dan Presisi agar Kagak Bahkan Membikin berat rakyat.

 

Mungkin Anda Menyukai