KOMISI II DPR Serempak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Biasa (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).
“Dilaksanakan Pelantikan Serentak pada Copot 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda Demi rapat kerja (raker) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).
Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.
Sementara, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu belum memutuskan Copot pelantikan kepala daerah yang daerah pemilihannya Lagi dalam sengketa di MK. Pelantikan akan digelar setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.
“Yang Lagi dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ujar Rifqi.
Komisi II DPR juga meminta Mendagri Tito mengusulkan Presiden Prabowo Buat merevisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah.
“Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI Buat mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Metode Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,” kata Rifqi. (Fah/I-2)
